Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan baru pertama kali di Indonesia ada perusahaan besar yang memberikan uangnya untuk membangun bandar udara (bandara).
"Gudang Garam memberikan uangnya untuk membebaskan tanah dan membangun (bandara). Ini pertama kali di Indonesia," ungkap Budi Karya Sumadi usai mendamping Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bertemu ratusan warga terdampak pembangunan Bandara Kediri di SKG Grogol, Sabtu (31/8/2019).
Dijelaskan Budi Karya Sumadi, selama ini pembangunan bandara selalu dilakukan pemerintah. Sedangkan PT Gudang Garam Tbk memberikan dana untuk membebaskan tanah dan membangun bandara.
Baca: Kalap Pacar Diganggu, Pemuda Ini Tikam Rindy Rondonuwu Hingga Tewas
Baca: Suherman Bunuh Ayahnya Gara-gara Tak Kuat Dengar Demgkuran
Baca: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2020,Hadapi Malaysia Live Mola TV
"Ini satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Kami berharap menjadi contoh di tempat yang lain. Kalau ada orang kaya bangunlah bandara di daerahnya," harapnya.
Menteri Perhubungan juga menyampaikan proyek Bandara Kediri harus didukung karena banyak memberikan kesempatan kerja serta memberi nilai tambah bagi masyarakat.
"Dengan adanya bandara, Kediri akan punya keunggulan komparatif dibanding daerah lain," tambahnya.
Pada saat bandara sudah beroperasi akan menunjang pariwisata di daerah menjadi lebih maju lagi. Apalagi di Kediri banyak tempat wisata yang layak dikunjungi.
Sementara DR Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di hadapan warga terdampak menjanjikan tahun depan desa-desa yang ada di sekeliling bandara akan mendapatkan prioritas sertifikat tanah.
"Kita prioritas supaya tahun depan tanahnya sudah dapat sertifikat semuanya," jelasnya.
Khusus warga terdampak yang tanahnya terkena pembangunan bandara juga mendapatkan prioritas dapat sertifikat di lokasi tanah penggantinya.
"Tanah yang dibeli nanti supaya tidak bersengketa juga kita sertifikatkan," jelasnya.
Diungkapkan Sofyan Jalil, pada saat bandara sudah beroperasi dan berkembang akan banyak kesempatan bisnis yang berkembang. Dengan adanya sertifikat masyarakat dapat ke BRI untuk mendapatkan pinjaman KUR dengan bunga lunak 7 persen setahun.
"Kalau pinjam Rp 10 juta bunganya hanya Rp 90.000 per bulan," jelasnya.
Sofyan Jalil juga mengungkapkan telah melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan bandara di seluruh Indonesia.
Pembebasan tanah dapat menggunakan Undang-undang No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Termasuk pembebasan tanah untuk proyek Bandara Kediri juga dapat menggunakan UU No 2/2012.
Namun, sejauh ini diharapkan pembebasan tanah dapat diselesikan secara bisnis to bisnis (B to B) antara yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya digunakan.
"Seandainya tidak bisa digunakan cara B to B akan digunakan UU No 2/2012. Kalau tanah digunakan untuk kepentingan umum maka dapat memutuskan hubungan hukum," jelasnya.
Sedangkan uang ganti untungnya dapat ditaruh di pengadilan. Masyarakat tidak dapat menghambat pembebasan tanahnya yang digunakan untuk kepentingan umum.
"Kepentingan umum jauh lebih tinggi daripada kepentingan individual," jelasnya.
Sofyan Jalil berharap sisa pembebasan tanah sekitar 20 hektar yang tersisa tidak perlu menggunakan UU No 2/2012.
"Sejauh ini semuanya telah berjalan dengan baik," tambahnya.
Diungkapkan Sofyan Jalil, pengalaman pembangunan jalan tol di Sumatera dari Bakahuni sampai Palembang banyak permintaan supaya jalan tol dialihkan melalui tanahnya. Karena ganti untungnya nilainya sampai 4 kali lipat dari harga nilai jual objek pajak (NJOP).
Sofyan Jalil berharap pembangunan bandara segera dapat direalisasikan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak bagi masyarakat. Selain itu membuat percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. (Didik Mashudi)
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Pertama Terjadi di Indonesia, Perusahaan Beri Uang Pembebasan Lahan untuk Bangun Bandara