Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam laman sosial media Twitter, para warganet (netizen) ramai-ramai menagarkan #BoikotBPJS.
Hal ini menyusul pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri yang bakal diterapkan pada 2020.
Menanggapi tagar boikot tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengingatkan kepada masyarakat, bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah sebagai solusi untuk mendapatkan akses pelayanan.
Baca: Menteri Kesehatan Dorong Rumah Sakit Rekanan BPJS Kesehatan Terapkan Digitalisasi Layanan
Baca: Kemenkes Masih Rumuskan Aturan untuk Tingkatkan Pelayanan Pengguna BPJS Kesehatan
Baca: Cara Mudah Cek dan Bayar Iuran BPJS Kesehatan, Bisa Lewat HP
"Jika diboikot, sama saja kita menyetujui untuk menghilangkan kesempatan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang terbentuk dari gotong royong iuran pesertanya," katanya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2019).
Bahkan, dari 2014-2018, Program JKN-KIS ini menurutnya sudah menolong banyak orang yang membutuhkan jaminan kesehatan. Sebab, bila membayar dengan biaya sendiri dianggap tidak akan mampu.
Meski banyak peserta BPJS golongan mandiri yang mengeluh, Iqbal memberikan opsi agar tidak membebani finansial.
Apalagi kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini mencapai 93,8 juta.
"Makanya bisa sesuai kemampuan untuk pilihan kelasnya. Jika memang tidak memiliki kemampuan membayar atau masuk kriteria PBI (Penerima Bantuan Iuran), bisa di-cover pemerintah yang membayarkan iurannya," ujarnya.
Sebelum menanggapi tagar boikot BPJS, ada beberapa contoh ungkapan kekesalan yang diposting para warganet.
Contohnya, oleh akun @EnableNick. Dia meminta agar para penjabat yang ada di BPJS mengorbankan penghasilannya selama ini.
"Turunkan gaji direksi dan komisaris BPJS atau rakyat akan #BoikotBPJS," tulisnya pada laman sosmed berlogo burung berwarna biru itu.
Komentar keluhan lainnya diunggah oleh @666rnds yang menuding pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS dengan alasan anggaran negara yang terus terkikis.
"Boikot aja, biar ga ada keringanan lagi! #BoikotBPJS pada tau ga? Pemerintah telah menggratiskan biaya pengobatan terhadap 96 juta orang pada 2019 dan menggelontorkan Rp 41 triliun untuk mensubsidi BPJS Kesehatan. Kenapa dinaikan? Karena defisit anggaran?," cuitnya.
Pendapat senada juga dicuitkan oleh akun @OpanMin0n.
Pasalnya, kenaikan iuran BPJS membuat kondisi keuangan rakyat semakin meringis. Justru, menurutnya kenaikan tersebut memperparah kondisi perekonomian Indonesia.
"Iuran BPJS dinaikkan justru di saat ekonomi sedang sulit, rakyat susah payah nyari duit demi kelangsungan hidup tapi dipaksa bayar iuran BPJS. Rakyat dicekik meskipun sedang sekarat..#BoikotBPJS," tulis Opan.
Hingga berita ini ditayangkan, tagar #BoikotBPJS jadi trending topic setelah tagar layangan putus di Twitter dan telah di-retweets sebanyak 8.000 lebih.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ramai Tagar Boikot, Ini Kata BPJS Kesehatan"