Inilah sosok Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina saat ini. Ia punya banyak pengalaman di BUMN hingga pernah diperiksa KPK,
TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil dan sepak terjang Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina saat ini.
Pertamina tengah menjadi sorotan banyak kalangan setelah kabar akan masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke BUMN.
Ahok akan menjadi calon bos di salah satu BUMN.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu digosipkan akan menduduki jabatan penting, entah direksi atau komisaris di Pertamina atau PLN.
Belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok.
Keduanya hanya memastikan bila Ahok akan memimpin salah satu perusahaan BUMN saja.
Namun dari gosip paling santer beredar, Ahok akan menjabat sebagai bos Pertamina.
Bila benar Ahok jadi bos Pertamina, maka ia akan menggantikan kursi yang saat ini diduduki Nicke Widyawati.
Saat ini, perusahaan migas pelat merah itu dipimpin oleh Nicke Widyawati sejak 20 April 2018.
Ia adalah perempuan ketiga yang pernah memimpin Pertamina setelah Karen Agustiawan dan Yenni Andayani.
Nicke Widyawati yang sebelumnya dipilih sebagai pelaksana tugas (Plt) dirut ditunjuk menjadi bos baru Pertamina menggantikan Elia Massa Manik.
Lantas, siapakah Nicke Widyawati?
Inilah profil dan sepak terjang Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina saat ini, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Biodata Nicke Widyawati
Nicke Widyawati lahir di Tasikmalaya, 25 Desember 1967.
Nicke Widyawati memulai kariernya di bidang konstruksi setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sukses meraih gelar insinyur Teknik Industri pada usia 24 tahun.
Sebelum bekerja di bidang konstruksi, Nicke pernah bekerja di perbankan pada 1988 atau saat dirinya masih berumur 21 tahun.
Ia bekerja di Bank Duta Bandung dan tiga tahun kemudian, ia mulai bekerja di PT Rekayasa Industri (Rekin).
Di Rekin, Nicke pernah menjadi Direktur Bisnis dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU).
Karier lulusan SMAN 1 Tasikmalaya ini semakin moncer setelah pindah ke PT Mega Eltra, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.
Di sana, Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama hingga kemudian pindah ke PLN dan menjadi Direktur Pengadaan Strategis 1 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 2014.
Peraih gelar S2 di Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung ini dipindah lagi ke Pertamina.
Ia menjabat Direktur SDM Pertamina pada November 2017 dan merangkap sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina.
Puncaknya pada April 2018, Nicke Widyawati menjabat sebagai Plt Dirut Pertamina di usia 50 tahun.
Dengan rekam jejaknya yang cukup mentereng di perusahaan pelat merah, bisa dibilang Nicke memiliki banyak pengalaman di BUMN.
2. Resmi jadi Bos Pertamina
Nicke Widyawati resmi menjadi bos Pertamina mulai Agustus 2018.
Nicke Widyawati yang sebelumnya dipilih sebagai pelaksana tugas (Plt) dirut ditunjuk menjadi bos baru Pertamina.
Ia menggantikan Elia Massa Manik yang diberhentikan pada awal 2018.
Penetapan Nicke sebagai Dirut Pertamina yang baru tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK - 232/MBU/08/2018, tanggal 29 Agustus 2018, tentang Pengalihan Tugas, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
Selama kurang lebih lima bulan menjadi Plt Dirut Pertamina, Nicke bertanggung jawab dalam beberapa program Pertamina.
Satu di antaranya menyiapkan ketersediaan BBM selama Puasa dan Lebaran 2018.
Saat ini, Nicke Widyawati merupakan satu-satunya perempuan di jajaran direksi Pertamina.
3. Memenuhi kriteria penilaian
Pengalamannya yang cukup lama di Pertamina seolah menjadi modal bagi Nicke untuk bisa mengisi jabatan sebagai bos baru Pertamina.
Kendati dipilih oleh Jokowi, Nicke juga telah memenuhi persyaratan untuk menjadi dirut sebuah BUMN.
"Untuk menjadi Dirut BUMN itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi," ujar Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
"Pertama lolos independent audit atau assessment dari assessor. Jadi sehebat apa pun dia, itu tidak menjadi dasar. Ada batasan dan angka-angka yang harus dipenuhi," kata dia, dikutip dari Kompas.com.
Setelah lolos itu, lanjut Fajar, baru dilihat rekam jejak kandidat dirut.
Terakhir, evaluasi kinerja calon dirut pada posisi yang diemban sebelumnya.
Fajar menambahkan, para calon dirut BUMN termasuk Pertamina tidak mengajukan diri atas nama pribadi.
Namun, calon tersebut diambil berdasarkan talent pool yang dibentuk oleh Kementerian BUMN.
"Ini bukan mencalonkan diri tapi dari Kementerian BUMN itu punya talent pool. Jadi untuk seluruhnya kita sekarang sudah punya 50 per perusahaan jadi sekitar 500-an orang."
"Kemudian dipilih berdasarkan itu," ujar dia.
4. Harta kekayaan
Nicke Widyawati terakhir kali melaporkan harta kekayaannya saat masih menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 di PLN per 11 September 2017.
Dari penelusuran Tribunnews.com di situs E-LHKPN, Nicke Widyawati belum pernah melaporkan kekayaannya selama menjabat sebagai bos Pertamina.
Dalam laporan itu, Nicke Widyawati memiliki harta kekayaan senilai Rp 28.317.000.000 dan utang Rp 1 miliar.
Ia memiliki 10 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Bogor, dan Tasikmalaya senilai Rp 17.430.000.000.
Aset lain yang dimiliki Nicke Widyawati adalah tiga unit mobil senilai Rp 800 juta; harta bergerak lainnya Rp 87 juta; serta kas dan setara kas Rp 11 miliar.
5. Pernah diperiksa KPK
Pada pertengahan tahun ini, Nicke Widyawati pernah diperiksa oleh KPK.
Hal ini terkait kasus dugaan korupsi dalam kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.
Nicke diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama nonaktif PT PLN, Sofyan Basir yang beberapa waktu lalu telah divonis bebas.
Nicke Widyawati diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pejabat PT PLN saat itu.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, dalam pemeriksaan, Nicke ditanya mengenai proses internal dan posisi PLN menjelang persetujuan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1.
"Kami dalami pengetahuan Nicke terkait bagaimana proses internal di PLN menjelang persetujuan kontrak kerja sama PLTU Riau 1 dan posisinya di proyek itu."
"Jadi, saksi-saksi sudah cukup banyak kami periksa," paparnya, dikutip dari Kompas.com.
Febri juga menyebut rencananya KPK mengagendakan pemeriksaan tersangka terkait kasus pembangunan PLTU Riau 1.
Adapun usai diperiksa, Nicke mengaku ditanya terkait tugas pokok dan fungsi sebagai saat dirinya menjabat sebagai direktur perencanaan korporat PLN.
"Pemeriksaanya hampir sama dengan yang dulu, ditanya seputar tupoksi sebagai direktur perencanaan," ujar Nicke.
Dalam kasus ini, KPK sudah menjerat Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.
Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1
(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Christoforus Ristianto/Ridwan Aji Pitoko)