Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta pemerintah memperbaiki tata niaga nikel agar lebih menguntungkan bagi penambang nikel nasional.
Andre memdorong agar pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, KPPU meluruskan persoalan tata niaga nikel dan praktik yang tak sehat soal surveyor.
“Saya usul agar Komisi VI segera memanggil menteri terkait agar mengatur tata niaga yang berpihak kepada merah putih, bukan ke smelter-smelter,” kata Andre di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Andre mengatakan surveyor yang berbeda hanya sesuai dengan yang diinginkan smelter akan merugikan perusahaan nasional.
"Logikanya ada harga patokan, tapi smelter begitu percaya diri berani menekan pengusaha lokal,” ujarnya.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sebelumnya menyampaikan aspirasi terkait dengan tata niaga nikel yang dinilai kacau dan tidak adil.
Baca: Ahok Masuk BUMN, Gerindra: Semoga Tidak Cari Ribut
Baca: Ditanya soal Status Ahok Mantan Napi, Erick Thohir Serahkan pada Ahli Hukum
Baca: Ahok Masuk BUMN, Andre Rosiade Ingatkan 2 Hal Ini: Pemimpin Tak Perlu Memaki-maki
Sekjen APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengatakan bahwa ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal.
Pengusaha nasional dibebankan berbagai kewajiban tetapi hal ini tidak berlaku bagi pengusaha asing.
"Pengusaha nikel lokal tengah terpuruk akibat penerapan percepatan larangan ekspor nikel, yang mau tak mau diharuskan menjual rugi hasil produksi ke smelter yang mayoritas dikuasai investor asing," kata Meidy.
Meidy menjelaskan bahwa para pelaku tambang nikel bukannya keberatan soal kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter.
Namun, mereka menilai perlu adanya pembenahan tata niaga komoditas ini terlebih dulu sebelum buru-buru dilarang ekspor oleh pemerintah.
Meidy menjelaskan bahwa saat ini sulit terwujudnya sustainable mining practice/ good mining practice.