Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengguna layanan Ovo, bakal dikenai biaya transaksi tambahan sebesar Rp 1.000 ketika melakukan top up atau mengisi ulang saldo Ovo.
Padahal sebelumnya, pengisian saldo Ovo tersebut tidak dikenakan biaya alias gratis.
Melalui keterangan resminya, pihak Ovo mengatakan pembebanan biaya ini merupakan salah satu bentuk komitmen Ovo untuk terus mendukung sistem pembayaran digital Indonesia yang inklusif.
Karaniya Dharmasaputra, President Director OVO, juga mengatakan bahwa pengenaan biaya top up ini juga telah dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran lain.
"Setelah membebaskan biaya selama dua tahun lebih, mulai Maret 2020 Ovo akan mengenakan biaya administrasi Rp1.000, untuk layanan isi ulang (top up) saldo Ovo melalui rekening bank," ungkap Karaniya melalui keterangan resmi kepada KompasTekno, Rabu (22/1/2020).
Pembebanan tarif ini juga disampaikan pihak Ovo melalui sebuah pengumuman berjudul "Penyesuaian Tarif Top Up Ovo".
Dari pantauan notifikasi tersebut muncul ketika aplikasi Ovo pada ponsel dibuka.
Berdasarkan pengumuman tersebut, pembebanan biaya transaksi tambahan akan mulai berlaku terhitung tanggal 2 Maret 2020.
Adapun biaya sebesar Rp 1.000 itu dibebankan jika pengguna mengisi saldo Ovo lewat ATM, internet/mobile banking, Tokopedia, hingga Ovo Booth.
Pihak Ovo pun mengatakan pembebanan tersebut berlaku untuk seluruh seluruh bank yang digunakan oleh pengguna.
Sementara untuk pengisian saldo via aplikasi Ovo (Instant Top Up) melalui kartu debit akan dibebankan biaya 2 persen dari total pengisian.
Misalnya, jika pengguna mengisi saldo Ovo Rp 200.000 dari aplikasi Ovo lewat kartu debit BCA, maka mereka akan dibebankan biaya tambahan sebesar Rp 4.000, sehingga total yang harus dibayar adalah Rp 204.000.
Baca: Cara Top Up atau Isi Saldo OVO Melalui Alfamart, Bisa juga Lewat Driver Grab dan ATM
Meski demikian, pengisian pihak Ovo mengatakan bahwa pengisian saldo melalui driver Grab masih tidak dikenakan biaya administrasi.
"Langkah ini kami tempuh, sesuai dengan arahan regulator kepada semua penyelenggara fintech untuk mulai mewujudkan model bisnis yang stabil dan berkelanjutan," lanjut Karaniya.