Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan menekan penyebaran virus corona atau Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia.
Pengurangan jumlah RTLH itu, yakni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah.
Pada tahun 2020, anggaran BSPS dialokasikan sebesar Rp 4,35 triliun untuk peningkatan kualitas 208.000 unit RTLH dan membangun baru 12.000 unit RTLH senilai Rp 459 miliar.
Program BSPS dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) guna memitigasi dampak Covid-19 seperti mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran akibat pandemi.
"Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28/4/2020).
Program BPSP tahun 2020 satu diantaranya disalurkan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 3.500 unit yang terbagi dalam 2 tahap.
"Tahap 1 sebanyak 2.500 unit dan tahap dua sebanyak 1.000 unit. Peningkatan kualitas hunian dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni," kata Basuki.
Syarat itu yakni keselamatan bangunan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan, kesehatan penghuni dengan pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara.
"Selain itu, ketersediaan MCK dan kecukupan minimum luas bangunan dengan pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang," pungkasnya.
Adapun pada tahap pertama, BSPS Provinsi Sulbar tersebar di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Mamuju sebanyak 350 unit, Mamasa 300 unit, Mamuju Tengah 500 unit, Pasangkayu 450 unit, Polewali Mandar 300 unit, dan Majene 600 unit.
Total anggaran untuk Program BSPS tahap pertama di Provinsi Sulbar sebesar Rp 43,75 miliar dan untuk tahap kedua sebesar Rp 17,5 miliar untuk 1.000 unit rumah.