News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pengamat: Subsidi BBM Layaknya Dialihkan ke Sektor Produktif

Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi terbukti membebani APBN sekaligus bisa membuat warga boros dan manja. Pengalaman nyata dialami Venezuela.

Pada tahun 2000-2013, Venezuela terkenal sebagai “surga dunia” dimana subsidi BBM di sana menjadikan harga bensin begitu murah, pada Juni 2013 sempat mencapai 1 sen US$ per liter, atau sekitar Rp 140 per liter.

Di Venezuela, harga bensin bahkan lebih murah daripada air mineral karena ada bantuan subsidi pemerintah untuk BBM.

Baca: Nasib Dovizioso Masih Menggantung bersama Ducati, KTM Intip Peluang

Baca: Lima Perusahaan Minyak Diduga Terlibat Kartel Harga BBM, KPPU Mengaku Kantongi Satu Alat Bukti

Baca: Cuma Indonesia yang Nggak, Delapan Negara ASEAN Kompak Turunkan Harga BBM

Tragisnya, kenikmatan subsidi itu dibayar sangat mahal ketika Venezuela dilanda krisis ekonomi sejak 2014. Kondisi Venezuela yang semula jadi “surga dunia” berubah 180 derajat dari menjadi “neraka dunia”.

Tentu ini menjadi warning bagi Indonesia. Besarnya subsidi yang tidak tepat tepat sasaran dapat menimbulkan jebakan yang berbahaya seperti yang dialami Venezuela.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Indonesia, pada 2011 subsidi BBM mencapai Rp165,2 triliun, kemudian pada 2012 meningkat tajam menjadi Rp211,9 triliun.

Pada tahun 2013 terjadi sedikit penurunan subsidi menjadi Rp 210 triliun, namun biaya ini meningkat kembali pada 2014 menjadi Rp240 triliun. Tingginya jumlah subsidi BBM pada 2014 ini dinilai tidak produktif dan tidak berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Uchok Pulungan mengingatkan, harga BBM murah juga bisa membuat program energi alternatif selain fosil bisa menjadi lambat.

“Memang, ada tendensi kalau harga BBM murah insentif untuk mengembangkan energi altenatif jadi tidak menarik. Itu yang selama ini terjadi. Tapi, saat harga BBM naik, baru kita panik,” ucap Uchok, kepada media, Minggu (17/5).

Uchok menilai, dalam penentuan harga BBM, perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Memang, ada koreksi harga nilai tukar dan juga penurunan harga minyak, namun tetap hati-hati dalam mengambil kebijakan harga BBM.

Ia mengingatkan, saat ini lebih penting mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga agar ekonomi lebih berputar, konsumsi rumah tangga tidak anjlok. Caranya, menekan inflasi pangan lewat operasi pasar di daerah, juga memastikan THR terhadap para pekerja dibayarkan.

Pengalaman pahit Venezuela telah memberikan pelajaran bahwa kebijakan populis yang memanjakan warga dengan aneka subsidi terbukti tidak produktif dan bisa menjerumuskan negara dalam krisis ekonomi.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Febby Tumiwa menyebut, saat ini untuk BBM subsidi diberikan pada BBM jenis diesel (solar) dan minyak tanah. Di APBN 2020, besarnya Rp18,7 triliun. Yang besar adalah subsidi LPG 3 kg, senilai Rp49,4 triliun.

“Subsidi ini memang perlu dipangkas secara bertahap dan dialihkan kepada sektor lain yang produktif tetapi pengalihan tersebut harus memastikan bahwa masyarakat miskin tetap bisa mendapatkan energi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas,” ujar Febby.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini