Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Sudewo menyebut proyek jalur ganda atau double track relasi Bogor-Sukabumi yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian PUPR cenderung overlap dan menguras anggaran negara.
"Kemenhub mengalokasikan anggaran untuk membuat double track kereta Bogor-Sukabumi yang menelan anggaran Rp439 miliar. Sementara kita tahu Kementerian PUPR sedang membangun jalan tol Bogor-Sukabumi," ujar Sudewo, dalam rapat secara virtual dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (23/6/2020).
Baca: KAI: Pengguna Kereta Jarak Jauh Okupansi Masih Sekitar 30 Persen
"Ini punya maksud dan tujuan yang sama kemudian output yang hendak dicapai sama, tapi sarana dan prasarana terlalu berlebih. Saya katakan overlap dan berlebihan, meski beda lembaga," imbuhnya.
Sudewo pun mengingatkan kepada Kemenhub dalam menyusun program hendaknya memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
Terutama pentingnya koordinasi antar kementerian, dalam hal ini dengan Kementerian PUPR.
Menurutnya persoalan serupa bisa saja terjadi antara kementerian dan lembaga lain jika koordinasi tak dilakukan.
"Jadi efektivitas dan efisiensi ini mohon dijadikan pertimbangan dan efektivitas itu akan tercapai apabila ada koordinasi antar lembaga yang kami maksudkan disini adalah PUPR dan Perhubungan," kata dia.
Politikus Gerindra itu juga menyarankan agar anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan jalur kereta api Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo daripada melanjutkan proyek jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi.
"Itu alangkah tepatnya kalau anggaran jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi ini sementara diprioritaskan untuk penganggaran pembangunan kereta Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, dalam rangka mendukung eksistensi bandara Yogyakarta yang baru," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mengajukan pagu anggaran untuk kinerja 2021 sebesar Rp 41,3 triliun.
Pengajuan pagu anggaran ini, sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan anggaran pagu ini masih jauh atau lebih rendah dari angka yang dibutuhkan untuk anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp 75,7 triliun.
"Angaran untuk 2021 ini tediri dari Rp 3,9 triliun belanja pegawai, Rp 2,8 triliun untuk belanja operasional barang serta belanja non-operasional sekira Rp 35,5 triliun," kata Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (23/6/202).
Menurut Budi, Kemenhub akan memprioritaskan kegiatan infrastruktur dalam pembangunan ekonomi Indonesia tetapi juga mendukung penguatan kesehatan masyarakat.
"Hal ini juga tentunya selaras dengan kebijakan pemerintah, untuk recovery nasional sehingga masyarakat dapat produktif agar perekonomian bisa berjalan tetapi aman dari Covid-19," kata Budi,
Untuk mendukung hal tersebut, lanjut Budi, maka dalam bertransportasi harus melaksanakan protokol kesehatan bagi penumpang operator sarana dan prasarana, penumpang di jalan dan di tempat tujuan.
Kemudian dalam pemaparannya, Budi menjelaskan, ada salah satu program yang mengalami perubahan anggaran, yaitu pelatihan vokasi tahun 2021 dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.
"Sementara itu untuk program infrastruktur dan konektivitas, memiliki porsi paling besar atau sekitar Rp 36,2 triliun," kata Budi.
Baca: Pengguna KRL Disediakan Bus Gratis untuk Menghindari Kepadatan di Stasiun dan Kereta
Budi menyebutkan, Kemenhub akan menggunakan tiga skema untuk melanjutkan pembangunan pada tahun 2021."Tiga skema tersebut, adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyedia Infrastruktur (KSPI), dan Sewa.
"Secara garis besar infrastruktur ekonomi yang masuk dalam rencana program anggaran tahun depa, yaitu Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, Jalan Trans Papua, Merauke-Sorong, KA Makasar-Pare-Pare dan Jalan Trans 18 Pulau yang tertinggal, tedalam, dan terluar," ungkap Budi.