Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali meminta para menteri untuk mempercepat belanja anggaran untuk menggerakan perekonomian.
Sejumlah kementerian di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) disinggung khusus terkait upaya menggerakan perekonomian melalui belanja anggaran dari APBN.
Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini.
Dalam rapat terbatas pada Selasa (7/7/ 2020) di Istana Negara, Jakarta, Presiden mengingatkan bahwa kuartal ketiga 2020 akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah Pandemi Covid-19.
Akhir Juni 2020, Presiden Jokowi juga telah mengingatkan para menteri dalam kinerja belanja khususnya terkait penanganan Covid-19.
Bahkan media-media nasional memberitakan dengan nuansa Jokowi yang marah karena disertai ancaman pembubaran lembaga atau kementerian yang tidak bekerja sesuai harapan.
Baca: Video Jokowi Marah Dirilis setelah 10 Hari, Moeldoko: Itu Bagian dari Strategi
Baca: Defisit APBN Terus Membengkak, Pemerintah Diingatkan Bahaya Beban Utang
Dalam rapat terbatas kemarin, Jokowi kembali menyinggung belanja anggaran kementerian.
"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang," kata Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi bila kuartal ketiga ekonomi nasional bisa tumbuh positif maka akan memudahkan upaya peningkatan ekonomi di kuartal keempat.
"Tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah," ujar Jokowi.
Maka itu, Presiden meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.
Jokowi lantas meminta sejumlah kementerian beranggaran besar untuk mempercepat belanja.
"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Presiden.
Jokowi: Saya Kira Pak Menhan Lebih Tahu...
Lebih jauh, Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa.
Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.
"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan Jokowi terkait belanja Polri.
"Kepolisian juga sama. Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," imbuh Presiden.
Terkait dengan kebutuhan medis, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri. Di antaranya ialah stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat Covid-19.
"Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ucapnya.
Menutup arahannya, Kepala Negara sekali lagi mengingatkan jajarannya untuk dapat bekerja luar biasa melebihi apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya.
Sejumlah hal menurutnya masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan pelaksanaannya untuk kebutuhan masyarakat luas.
"Jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas), bansos sudah lumayan, kesehatan masih perlu dipercepat, stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan gede, belum (tuntas)," ujarnya.