Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri memprediksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa menyerah dalam menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos) akibat dampak pandemi corona atau Covid-19.
Menurut Faisal, suatu saat nanti Kemenkeu akan tidak sanggup lagi menangani anggaran karena kasus Covid-19 sendiri masih terus meningkat hingga 147 ribu kasus.
"Tetapi akibat penanganan Covid-19 seperti ini berlama-lama maka harus siapkan pengeluaran sosial lebih banyak. Karena itu, Kementerian Keuangan jadi pemadam kebakaran dan ada batasnya, suatu saat Kementerian Keuangan bilang saya nyerah, gimana menangani ini berkepanjangan," ujarnya saat webinar, Kamis (20/8/2020) malam.
Baca: Faisal Basri Singgung Hubungan Lumbung Pangan di Sumut dengan Luhut
Baca: Faisal Basri Singgung Subsidi Biofuel di Tengah Pandemi, untuk Apa?
Selain itu, dia mempertanyakan bagaimana caranya menyelamatkan ekonomi ketika pembatasan sosial berskala besar dibuka, tapi kasus positif Covid-19 masih tinggi.
"Jadi bagaimana mau selamat waktu ekonomi dibuka tatkala rasio positif dari rapid test itu masih 25 persen? Artinya betapa banyak orang berseliweran mengidap Covid-19, kan jadinya tidak bisa selesai," kata Faisal.
Adapun, dia menyarankan pemerintah memusatkan kekuatan untuk menangani dari sisi kesehatan dengan meminimalisir kasus Covid-19, bukan malah ekonomi dulu.
Saat ini Faisal menilai titik berat pemerintah adalah pemulihan ekonomi, bukan Covid-19 dilihat dari struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Ketua komitenya menko perekonomian, ketua pelaksananya menteri bumn, sekretaris eksekutifnya wakil ketua umum kadin, ini kan mana penanganan kesehatan? Kalau di Gugus Tugas dulu, namanya Satgas Penanganan Covid-19 bertanggung jawab langsung ke Presiden, sekarang ke menteri BUMN, jadi substruktur penanganan ekonomi, mana bisa," pungkasnya.
Pemadam
Faisal Basri juga menyatakan, Kemenkeu menjadi 'pemadam kebakaran' dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi corona atau Covid-19.
Maksud Faisal adalah Kemenkeu fokus menyalurkan bantuan sosial (bansos) terus-menerus, padahal laju kasus positif Covid-19 belum juga turun.
"Saya lihat sekarang Kementerian Keuangan seperti 'pemadam kebakaran'. Kementerian Keuangan adalah agensi negara, mencoba untuk memenuhi penetapan oleh suprastruktur," ujarnya.
Kementerian Keuangan juga dinilainya tidak bisa mendikte kementerian lain dalam hal untuk melakukan pemulihan dari sisi kesehatan.
"Penanganan Covid-19 tidak bisa dilakukan kalau kesehatannya tidak ditangani secara seksama. Selamatkan nyawa, baru selamatkan ekonomi," kata Faisal.
Namun sayangnya, Faisal menambahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa mengatur terlalu jauh penggunaan belanja anggaran kesehatan.
"Ibu Sri Mulyani bukan Presiden dan Ibu Sri Mulyani tidak bisa mendikte item-item apa saja dari belanja kesehatan. Misalnya untuk massive testing, logikanya testing sampai sekarang di Indonesia masih sangat rendah baru 7.000 per satu juta penduduk, ini bagaimana mau selamat ekonomi?" pungkasnya.