Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, beberapa belanja Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minim.
Sri Mulyani bahkan menggarisbawahi dari sisi belanja anggaran kesehatan masih kecil di tengah pandemi corona atau Covid-19.
"Dari Rp 30,4 triliun belanja kesehatan di tingkat daerah yang seharusnya bisa membantu masyarakat hingga akhir September 2020 baru Rp 13, 3 triliun yang dibelanjakan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).
Sementara, untuk jaring pengaman sosial di daerah dari alokasi anggaran Rp 22,8 triliun, baru terserap Rp 11,7 triliun atau sekitar 51 persen.
"Masih ada tiga bulan, berarti 49 persen (sisanya) seharusnya bisa sangat membantu masyarakat di daerah," kata Sri Mulyani.
Baca juga: BPKP Temukan Dugaan Hambatan Serapan Anggaran Kesehatan di Pemda
Selain itu, untuk dukungan ekonomi masyarakat dari alokasi Rp 19,24 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru dibelanjakan Rp 2,6 triliun sampai akhir September 2020.
Baca juga: BPKP Selidiki Penyebab Serapan Anggaran Kesehatan Masih 21 Persen
"Jadi, masih sangat kecil hanya 13,7 persen, ini menandakan banyak halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu untuk kita perbaiki bersama. Tujuannya agar dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang mengalami syok sangat besar pada tahun 2020 ini akibat Covid-19," pungkasnya.