Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membentuk treasury single account, di mana akun keuangan negara yang dipegang seluruh kementerian dan lembaga harus seizin menteri keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan memang banyak kementerian dan lembaga membuka akun sendiri dan menyimpan anggaran negara di dalamnya.
"Jadi, tidak bisa dibedakan ini adalah keuangan dari institusi atau keuangan dari pribadi dari bendahara-bendahara negara yang memegang keuangan tersebut," ujar Sri Mulyani melalui video conference, Senin (26/10/2020).
Baca juga: Begini Cara Sri Mulyani Bersihkan Calo Anggaran di Kemenkeu
Menurut Sri Mulyani dengan adanya single treasury akan terjadi disiplin dan penertiban dari keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, ada treasury dealing room untuk bisa menjaga kas, likuiditas, dan bagaimana mengatur perbendaharaan uang masuk dan uang keluar.
"Untuk pembayaran dan penerimaan, serta bagaimana kita memanfaatkan dana yang ada di pemerintah maka kita ada treasury dealing room," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani: Dulu Kalau Mau Cairkan Anggaran Harus Bawa Uang Sogokan
Dia menambahkan, skema tersebut untuk memastikan pemerintah tetap memiliki arus kas yang memadai untuk mengeksekusi transaksi keuangan.
"Ini adalah untuk memastikan kas pemerintah terjaga cukup likuid untuk menunjang seluruh transaksi transaksi keuangan," katanya.
Cara Sri Mulyani bersihkan calo di Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai cara untuk membersihkan calo anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada awal dibentuk.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dirinya waktu itu mengambil kebijakan untuk mengubah sistem penempatan pegawai menjadi 3 bagian.
"Saya ingat waktu mulai pertama dibuatlah apa yang disebut front office, middle office, dan back office," ujarnya dalam video conference, Senin (26/10/2020).
Baca juga: 8 Kuliner Enak di Bukittinggi untuk Makan Malam, Mulai Sate Mak Aciak hingga Karupuak Kuah
Sri Mulyani menjelaskan, front office untuk memberikan pelayanan yang transparan dengan jika ada orang hadir, tidak diketemukan dengan middle dan back office.
"Itu adalah cara pertama untuk mulai membersihkan terjadinya calo-calo anggaran waktu itu," katanya.
Baca juga: Tak Mampu Beli Smartphone, Siswa SMP di Jakarta Ini Sudah Setengah Tahun Tak Sekolah, Akui Pasrah
Menurut eks direktur pelaksana Bank Dunia itu, cara tersebut menghasilkan pelayanan yang optimal tanpa harus ada calo anggaran karena sudah otomatisasi.
"Kantor-kantor pelayanan perbendaharaan menjadi relatif baik, dilakukan otomatisasi di dalam pelayanan, sehingga masyarakat semakin tahu," pungkas Sri Mulyani.