News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Edhy Prabowo Tersangka

Edhy Prabowo Tersangka, KKP Didesak Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti Pernah Bilang Begini

Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Tribunnews/Irwan Rismawan

Tentu saja, PNBP tak sebanding dengan nilai strategis dan sumber daya kesejahteraan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran budidaya lobster di dalam negeri.

"Stop terlebih dahulu, dan fokus pada upaya penataan ke dalam, memastikan sistem yang dibangun itu transparan dan jauh dari praktik KKN. Meskipun kami tetap mendesak KKP tidak lagi fokus pada upaya ekspor benur ke luar negeri, melainkan lebih pada upaya pembesaran di dalam negeri," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS pada Rabu dini hari, (25/11/2020).

Penetapan tersangka membuat Edhy mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.

Inkonsistensi

Inkonsistensi seolah sudah menjadi potret buram kebijakan Pemerintah terkait dengan regulasi ekspor benur.

Di masa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dulu benur dilarang ekspor demi mempertahankan keaslian plasma nutfah Indonesia sekaligus melindungi nelayan. 

Lain lagi di masa pemerintahan 5 tahun kedua Jokowi di mana Menteri KKP Edhy Prabowo malah membuka seluas-luasnya keran ekspor benur ke luar negeri.

DIlihat dari alasanya, Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan ekspor benur hanya membuat populasi benur akan habis karena dipaksa diambil dari alam untuk dibudidaya.

"Sampai kapan pun biar saja lobster hidup besar di laut, kita tangkap yang besar. Itu saja," ujar Susi Pudjiastuti dalam talkshow Susi Cek Ombak yang disiarkan TV Swasta, Rabu (25/11/2020) malam.

Pendiri maskapai penerbangan Susi Air ini menilai dengan lobster yang sudah besar itu maka harganya akan berpuluh kali lipat dibanding hanya menjual benih lobster.

Susi Pudjiastuti dan Edhy Prabowo punya kebijakan bertolak belakang soal ekspor benur. (Kolase Tribunnews (https://kkp.go.id/galeri dan Instagram.com/susipudjiastuti115))

"Akan lebih baik Tuhan membudidayakan lobster di laut dari pada manusia. Jadi Tuhan yang membudidayakan di laut, manusia mengambil saat lobster besar," urainya.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini