News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Faisal Basri: Penanganan Pandemi Rusak Dilihat dari Segi Ekonomi Politik

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Faisal Basri ditemui di FGD Penyelesaian Kasus Jiwasraya Terhadap Kinerja Sektor Keuangan dan Kepercayaan Investor di Jakarta. Foto ini diambil pada tanggal 12 Maret 2020.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia karut marut bila melihat dari ekonomi politik.

“Persoalan penanganan pandemi di Indonesia itu luar biasa, yang bikin rusak tidak dilihat dari segi ekonomi, tapi ekonomi politiknya,” kata Faisal dalam webinar bedah buku Ekonomi Politik Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris, Senin (18/1/2021).

Dia mempertanyakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang paling terdampak serta paling mendominasi di dalam perekonomian Indonesia justru tidak mendapatkan perhatian lebih.

Baca juga: Pandemi COVID-19, TDA Gelar Pesta Wirausaha Virtual 22-23 Januari 2021

“Mengapa UMKM yang jumlahnya 99 persen tapi dana kantor Pak Teten hanya RP2 triliun barangkali tidak sampai. Mengapa pentingnya riset tetapi anggaran untuk itu diturunkan pada tahun 2020,” ucap Faisal.

Lebih lanjut dia juga menegaskan program pemerintah menyongsong era industri 4.0 tidak sejalan dengan realitas. 

“Mengapa kita bicara industri 4.0 tapi acara online ini banyak gangguan? karena infrsatutkur telekonomuniokasi kita masih amburadul,” lugas dia.

Penanganan pandemi yang buruk dilihat dari segi ekonomi politik ini bahkan lebih terlihat di sektor energi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi adalah Game Changer dalam Pengendalian Pandemi

“Belum lagi terkait ekonomi poitik batubara. Di negara-negara lain pembangkit listrik batu bara akan ditutup di Indonesia malah akan terus dibangun. (Proyek PLTU) Jawa 9 dan Jawa 10 itu semua pakai batubara,” terangnya lagi.

Menurutnya, perangkat ekonomi tidak bisa menjawab itu tapi ekonomi politik mulai memperlihatkan struktur kekuasaan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini