Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SKIM Gadai Pembiayaan saat ini sudah menjadi teman bagi masyarakat dalam memenuhi atau mengisi kebutuhan pendanaan bagi keberlangsungan rumah tangga maupun penghidupan mereka.
Apapun profesinya kami selalu ada, ibu rumah tangga, buruh, driver, mahasiswa, karyawan, petani, nelayan, kontraktor, pengusaha (warung kelontong, pedagang bakso, pedagang mie ayam, sate, kopi keliling, warung nasi, tambal ban, ataupun kontraktor) disaat membutuhkan Pegadaian selalu ada.
Mereka butuh selain untuk tambahan modal, ada juga yang hanya untuk membeli beras ataupun mencukupi kebutuhan harian.
Jika kedepannya fungsi Pegadaian dan skim pembiayaan gadai ini akan ditutup seiring dengan rencana pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan model sistem perbankan maka masyarakat akan kehilangan.
Pilihan komplimen yang saat ini menjadi harapan mereka dalam mejaga keberlangsungan rumah tangga maupun penghidupan mereka.
Pada intinya bahwa Skim Gadai ini bagi masyarakat Indonesia berfungsi untuk menjaga ketahanan keberlangsung dinamika kehidupan masyarakat Indonesia di kalangan menengah kebawah.
Baca juga: Pegadaian Cetak Pendapatan Usaha Rp 21,9 Triliun Sepanjang 2020
Berdasarkan informasi yang kami peroleh, bentuk sinerginya dalam bentuk rencana holding yang menghilangkan entitas perusahaan dan bisnis Pergadaian kami tidak sependapat.
Sejarah terkait Pergadaian pernah mencatat pada saat regulasi gadai yang ditetapkan oleh Pemerintah Inggris yang berkuasa saat itu diserahkan kepada Swasta maka disitu terjadi sesuai dengan mekanisme pasar yang tidak berpihak kepada kepentingan Rakyat.
Setelah beralihnya kekuasaan Pemerintahan dari Inggris ke Hindia Belanda.. (Sejarah) dikembalikan kembali bisnis Pergadaian ke Pemerintah.
Pengamat Ekonomi dari INDEF Bima Yudhistira mengatakan Pegadaian layak dipertahankan karena ini sangat membantu masyarakat kecil atau masuk kategori mikro dan ultra mikro.
Apalagi dalam kondisi seperti saat ini dimana pendapatan turun maka opsi gadai cepat jadi kebutuhan.
"Kalau jadi holding ultra mikro sebaiknya core bisnis pegadaian tetap diperkuat jangan dihilangkan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati terhadap rencana pencaplokan dengan skema holding atau akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap dua perusahaan BUMN, PT Pegadaian (Persero) dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Menurut Jerry, harus ada kajian komprehensif atas rencana penggabungan perusahaan BUMN tersebut. Selain itu, rencana ini juga harus berjalan transparan dan diumumkan kepada publik.