News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

DPR Bentuk Panja: Harga Gabah Lagi Murah-murahnya, Kenapa Pemerintah Malah Impor Beras 1 Juta Ton?

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga saat menunjukkan tanaman padi berjenis beras hitam yang siap panen di kawasan Pengasinan Depok, Jawa Barat, Senin (15/2/2021). Penanaman padi jenis IR 64 merupakan jenis padi yang diklaim tahan terhadap virus kerdil rumput yang dibawa oleh hama Wereng Batang Coklat atau Nilaparvata Lugens. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah menyayangkan sikap pemerintah yang memutuskan untuk impor 1 juta ton beras saat harga gabah lagi murah-murahnya pada kisaran Rp 3.500-3.600/kg.

Impor tersebut akan membuat harga gabah di petani semakin anjlok.

Sebaiknya anggaran untuk impor beras digunakan untuk menyerap gabah petani oleh Bulog. Apa lagi ada fakta bahwa stok beras impor tahun 2018 yang tersimpan di gudang Bulog juga masih belum tersalurkan.

Baca juga: Perempuan Tani HKTI Dorong Keterbukaan Data Beras

"Fakta ini membuat kami tegas menolak impor 1 Juta ton beras," kata Ema dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).

Ema pun menyebut, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri.

Impor beras bukan satu-satunya isu pangan yang banyak disorot masyarakat. Salain itu, ada isu komoditas pangan lain yang selalu hadir setiap tahunnya diantaranya impor garam, gula, daging sapi, hingga bawang putih.

"Indonesia sebagai negara agraris dan maritim seakan tidak berdaya memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," ucapnya.

Baca juga: Masuki Panen Raya, Bulog Perkirakan Cadangan Beras Pemerintah Tembus 1 Juta Ton

Anggota Fraksi PPP DPR RI ini juga mengatakan, besarnya impor pangan juga diperparah dengan data komoditas pangan yang semarwut.

Masing-masing instansi terkait mempunyai datanya sendiri yang sering tidak sesuai dengan instansi lainnya.

Sehingga sering impor dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Contohnya, pemerintah berencana mengimpor 257.824 ton bawang putih, padahal produksi dalam negeri jumlah stok bawang putih mencapai 406.691 ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya 243.655 ton.

"Artinya ada kelebihan stok hampir 2 kali lipat dari kebutuhan nasional," jelasnya.

Melihat simpang siur impor pangan ini, Ema mengatakan, Komisi IV DPR menyetujui untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Pangan agar masalah kebutuhan pasokan komiditas pangan bisa dikelola dengan baik.

Baca juga: Katalog Promo JSM Alfamart Jumat, 12 Maret 2021: Diskon Beras, Minyak Goreng hingga Shampoo

Tidak hanya terkait singkronisasi data, namun juga memberdayakan semua potensi yang ada. Seperti menggandeng instansi BUMN-BUMN pangan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi, dan lainnya.

"Diharapkan Panja ini juga membuat roadmap strategi dalam hal membangun ketersediaan pangan mulai dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi bagi pelaku usaha perikanan, masih banyak pelaku usaha yang belum sinergi dengan BUMN yang membidangi pangan, sehingga terkesan jalan masing-masing," jelas Ema.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini