Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika mengindikasikan ada potensi maladministrasi dalam wacana impor beras.
Pihaknya melihat polemik yang masuk ke ranah publik ini perlu diinvestigasi secara mendalam.
"Indikasinya produksi kita tidak ada masalah, stok beras juga tidak ada masalah. Stok beras di tingkat penggilingan dan pelaku usaha juga tidak ada masalah sehingga kami melihat ini jangan-jangan ada yang salah dalam memutuskan ini," tutur Yeka dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).
Baca juga: Panen Raya di Sumba Barat Daya, Ketua DPD RI Sebut Impor Beras Bukan Solusi
Yeka mempertanyakan mekanisme rapat kordinasi terbatas (rakortas) untuk menentukan wacana impor beras.
Pasalnya, keputusan impor beras harus didukung sejumlah data yang valid karena komoditas ini memiliki dampak yang luas dari sisi ekonomi, sosial, dan politik.
Baca juga: Impor Beras, INDEF: Petani Makin Sakit, Gara-gara Harga Gabah Ditekan
"Suka atau tidak suka kebijakan impor beras ini mesti dipahami oleh semua orang. Jadi nggak bisa kalau impor beras dipaksakan, publik harus paham supaya tidak menyisakan keributan," tuturnya.
Ombudsman menilai kebijakan impor beras seharusnya tidak dilakukan jika melihat indikator angka ramalan Badan Pusat Statisik (BPS) terkait produk panen beras surplus 14,54 juta ton beras.
BPS mencatat potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan meningkat 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.
Adapun potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektare atau naik sekitar 1,02 juta hectare (26,53 persen) dibandingkan subround Januari- April 2020 sebesar 3,84 juta hektare.
Baca juga: Menteri Lutfi Soal Kebijakan Impor Beras: Kalau Memang Saya Salah, Saya Siap Berhenti, tidak Masalah
Yeka juga menengarai isu harga beras turun akibat adanya wacana impor beras dan berdampak ke tingkat petani.
"Sebetulnya tanpa impor beras pun harga beras nasional pasti akan turun karena sedang memasuki masa musim panen. Teori supply dan demand di mana supply banyak maka harga di level permintaan pasti turun jadi tidak diakibatkan wacana impor," urainya.
Tergantung Penyerapan Bulog
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuturkan masih melihat kinerja penyerapan beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) di masa panen raya 2021.
"Kalau penyerapan dari Bulog ini bagus, kita tidak perlu impor beras. Ada tahun-tahunnya yang kita tidak perlu impor seperti tahun 2019 dan 2020," tutur Mendag saat konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).
Mendag berkata rencana impor beras ini adalah tanggung jawab dirinya.
"Saya yang minta rakor dengan Menko Perekonomian untuk dibicarakan masalah stocking Bulog ini karena ini sudah sangat mengganggu saya," tuturnya.
Dia menilai impor perlu dilakukan untuk mengantisipasi ketersediaan beras di gudang Bulog yang kurang dari satu juta ton.
Mendag berkata apa yang disampaikan Direktur Utama Bulog yakni iron stock masih 800 ribu stock belum dihitung dengan turun mutu.
"Hitungan saya berarti stocking Bulog sudah bisa dikatakan hanya 500 ribu ton. Ini adalah salah satu stocking terendah dalam sejarah Bulog," imbuhnya.
Berdasarkan data hingga Maret 2021, Bulog baru dapat menyerap 85 ribu gabah petani di musim panen raya ini.
"Bukan salah Bulog karena yang dijual petani gabah dalam kondisi basah faktor dari hujan yang tidak berhenti. Sedangkan Bulog memiliki aturan hanya menerima gabah yang dalam kondisi kering," pungas Mendag.