Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memberi apresiasi kepada tim Pertamina atas jaminan keamanan pasokan BBM atas musibah kebakaran Kilang Balongan, Indramayu.
“Khususnya jaminan pasokan BBM di area Jabodetabek. Sebab kilang Balongan lebih banyak memasok untuk kebutuhan BBM di area Jabodetabek,” ucap Tulus, Selasa (30/3/2021).
YLKI juga menyampaikan empati dan keprihatinan atas musibah kebakaran kilang Pertamina yang terjadi sejak Senin (29/3/2021) dini hari.
“Kami berharap musibah ini lekas tertangani dan terkendali dengan baik, sehingga bisa meminimalisasi kerugian, baik kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan,” urainya.
Baca juga: Tiga Warga Terpental dari Mobil Bak Terbuka Saat Terjadi Ledakan di Kilang Balongan
Diketahui, PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional aman meski Refinery Unit (RU) VI Balongan sedang normal shutdown.
Baca juga: Kilang Balongan Terbakar, Bandara Soekarno Hatta Suplai Avtur ke Halim dan Husein Sastra Negara
Ketahanan pasokan BBM dan Avtur sangat memadai di kisaran 20 hingga 74 hari ke depan. Berdasarkan data saat ini, pasokan gasoline (bensin) secara nasional sebesar 10,5 juta barel, Gasoil (Solar) 8,8 juta barel dan Avtur 3,2 juta barel.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan Pertamina akan memastikan pasokan BBM tetap aman, karena pola suplai yang telah diterapkan telah mengantisipasi adanya skenario emergency.
“Kami akan mengoptimalkan produk dari kilang lain, sehingga tidak ada kendala di dalam suplai BBM. Karena sebetulnya processing plant yang utama tidak terdampak. Kebakaran hanya di daerah tanki saja. Kilang akan bisa segera dioperasikan kembali ketika sudah melakukan pemadaman,” ujar Nicke dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (29/3/2021).
Terkait penanganan insiden pada Tanki T-301, Pertamina tetap fokus melakukan penanganan offensive fire handling serta berkoordinasi dengan seluruh pihak, melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak lain.