Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arcandra Tahar mengungkapkan, PGN memiliki posisi strategis dalam penyediaan energi yang ramah lingkungan dan efisien di dalam negeri.
Melalui penyediaan gas bumi yang sumbernya masih sangat besar di dalam negeri, PGN dapat memasok kebutuhan Liquid Natural Gas (LNG) ke pasar global yang semakin besar.
Arcandra mengatakan, dari total produksi gas Indonesia sebanyak 7.000 MMSCFD, sekitar 60-70 persen digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri. Sisanya sebagian besar diekspor dalam bentuk LNG.
Sampai 2030, Wood Mackenzie memperkirakan kebutuhan LNG akan mencapai 550 juta ton per tahun. Sementara pasokan di pasar ditaksir hanya sekitar 450 juta ton per tahun.
"Dengan adanya gap antara supply dan demand LNG yang cukup besar tersebut PGN dapat memainkan peran pentingnya untuk mengoptimalkan peluang itu," ujarnya.
Baca juga: PGN Siapkan Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi
"Karena itu sebagai perusahaan gas nasional, PGN ditantang untuk terus meningkatkan kapasitasnya, baik dari aspek SDM, teknologi dan juga finansial agar mampu bersaing dengan perusahaan gas dunia lainnya," ungkap Arcandra seperti dikutip dari laman facebook pribadinya @arcandra.tahar, Rabu (21/4/2021).
Baca juga: PGN Siapkan Pasokan dan Infrastruktur Gas Bumi di Jawa Tengah
Wakil menteri ESDM Kabinet Kerja 2016-2019 itu menjelaskan, sebagai inisiator pembangunan infrastruktur dan mengelola lebih dari 80 persen jaringan gas bumi, PGN saat ini baru mengelola sebanyak 900 MMSCFD atau sekitar 15 persen dari total produksi gas bumi Indonesia per tahunnya.
Baca juga: Harga Gas 6 Dolar AS Dinilai Rugikan Investor PGN di Pasar Modal
Untuk meningkatkan pasokan dan penjualan gasnya, PGN disebut Arcandra, dapat bekerjasama dengan Pertamina yang sudah memiliki banyak kontrak LNG di luar negeri.
"PGN dapat bekerjasama dengan Pertamina sebagai holding migas, yang sudah memiliki komitmen kontrak-kontrak gas di luar negeri untuk memasok LNG baik dipasar ekspor maupun di dalam negeri. Karena itu kita perlu PGN yang profesional, yang memiliki kompetensi untuk mengelola gas di dalam maupun diluar negeri," jelasnya.
Untuk memperkuat peran PGN di dalam negeri, Arcandra menyebut ada beberapa hal yang harus dilakukan.
Pertama, pemerintah mengurangi impor LPG. Caranya dengan mengalihkan industri yang menggunakan LPG dengan LNG ataupun CNG (compressed natural gas) yang dapat diproduksi oleh PGN. Kedua, PGN memperluas penggunaan gas bumi bagi pembangkit listrik milik PLN.
Ia menyebut masih banyaknya pembangkit-pembangkit listrik PLN di pulau-pulau terluar yang menggunakan diesel.
"Melalui sinergi dengan PLN, optimalisasi penggunaan gas bumi di pembangkit-pembangkit listrik ini juga akan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor," katanya.
Arcandra menambahkan, pembangunan infrastruktur akan menjadi kunci bagi PGN dalam memperluas pemanfaatan gas ke berbagai daerah di Indonesia.
Tidak saja dalam bentuk jaringan pipa tetapi juga berupa infrastruktur regasifikasi yang memungkinkan LNG dapat lebih mudah menjangkau pasar. Itu sebabnya PGN akan terus mendorong penggunaan teknologi agar pembangunan infrastruktur makin efisien, sehingga konsumen mendapatkan harga gas yang terjangkau.
"Industri minyak dan gas (migas), yang penuh risiko dan berbiaya besar, membutuhkan peningkatan penguasaan teknologi, sekaligus pemahaman yang baik terhadap aspek komersialnya di Indonesia. Itu yang menjadi patokan PGN saat ini agar bisnis PGN makin efisien dan kompetitif, " tambahnya.
Dengan aspek teknologi dan komersial itu, tahun lalu PGN berhasil memangkas biaya pembangunan pipa minyak ke blok Rokan sepanjang 360 km di Riau hingga senilai USD 150 juta atau lebih dari Rp 2,1 triliun.
Menurutnya, hal ini merupakan efisiensi terbesar yang pernah terjadi di PGN dalam proyek pembangunan infrastruktur migas.