Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Mandiri menyambut baik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Corporate Secretary Bank Mandiri, Rudi As Aturridha mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong perekonomian, terutama pada segmen UMKM yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini ditunjukan lewat penyaluran KUR Bank Mandiri yang hingga akhir April 2021 telah menembus Rp 13,1 triliun.
Baca juga: 139.000 Mandiri Agen Sediakan Layanan Isi Ulang Saldo Via Offline ke Ovo
“Hingga April 2021, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 13,1 triliun dan disalurkan kepada 135.538 debitur," jelas Rudi, (21/5/2021).
Baca juga: Bank Mandiri Siap Berikan Fasilitas Kredit Bagi yang Mau Pasang Solar Panel
"KUR tersebut telah disalurkan ke sektor produksi sebanyak Rp7,53 triliun atau sebesar 57,5 persen dari total penyaluran," sambungnya.
Baca juga: BCA Bukukan Penyaluran Kredit Rp 586,8 triliun di Triwulan I 2021
Lebih lanjut, Rudi menjelaskan Bank Mandiri juga akan fokus menyalurkan KUR pada sektor produksi sesuai arahan dari Pemerintah.
Adapun, penyaluran KUR Bank Mandiri saat ini didominasi oleh sektor pertanian dengan realisasi sebesar Rp3,5 triliun atau sekitar 27,17 persen dari total penyaluran KUR perseroan.
Selain itu, Bank Mandiri juga akan turut serta mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan plafon KUR tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.
Bank Mandiri juga memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen yang semula sampai Juli 2021 menjadi diberlakukan hingga Desember 2021.
“Kami sangat mendukung kebijakan tersebut karena akan dapat meningkatkan serta memperluas akses pembiayaan murah yang bisa dinikmati pelaku UMKM di tengah pandemi ini,” sambung Rudi.
Sementara itu, melihat animo masyarakat yang tinggi terhadap KUR, Bank Mandiri juga telah mengusulkan penambahan plafon KUR dari yang saat ini sebesar Rp31 triliun.
“Kami masih menunggu keputusan pemerintah terkait usulan tersebut,” pungkas Rudi.