Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH tetap optimistis bisa mengejar imbal hasil investasi sebesar 8 persen tahun depan di tengah masih munculnya ancaman pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Optimisme ini disampaikan Benny Wicaksono, Anggota BPKH Bidang Investasi pada Kamis (10/6/2021).
Benny mengakui, saat ini investasi BPKH memang tergerus oleh pandemi. Namun begitu, investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH masih tergolong aman. Ada beberapa instrumen yang dilakukan antara lain, investasi langsung ke emas yang cukup menjanjikan.
“Selain itu, mayoritas investasi dilakukan BPKH juga menyasar surat berharga syariah negara (SBSN), Sukuk Korporasi, dan Surat Berharga Korporasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, investasi yang paling baik saat ini untuk BPKH memang SBSN. Dan bila diperlukan, BPKH bisa menjual SBSN tersebut dengan harga yang cukup menarik.
Dari hasil investasi tersebut, imbal hasil pun beragam. Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih, dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen.
Baca juga: Dana Haji Capai Rp 150 Triliun, BPKH: Kami Nyatakan Tetap Aman
“Bila kami ambil rata-rata imbal hasil dari semua instrument tersebut di angka 5 persen,” jelas Benny.
Ia juga meyakini, angka 5 persen dalam investasi bukan angka yang cukup baik. Oleh karena itu BPKH juga memasang strategi lain agar imbal hasil ke depannya terus meningkat.
Baca juga: Haji 2021 Batal, BPKH: Jemaah yang Sudah Melakukan Pelunasan Bakal Mendapat Nilai Manfaat
Hal ini perlu dilakukan dikarenakan BPKH bertanggungjawab dalam menutupi subsidi penyelenggaraan Ibadah Haji.
“Kami harus menyediakan sekitar Rp7-Rp8 triliun dalam satu tahun. Lalu kami juga harus membayar virtual account, yang tahun lalu kami anggarkan Rp2 triliun untuk jemaah,” terangnya.
Strategi yang dilakukan antara lain, mencari portofolio yang paling aman dengan cara masuk ke sektor riil.
“Kami sudah memitigasi risikonya, sektor yang aman disasar seperti PLN, SMF, Perbankan Syariah di CIMB Niaga, Pegadaian, dan PNM untuk program Mekar dan Ulam,” katanya.
Benny juga bersyukur, melalui UU Cipta Kerja Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan bahwa investasi tertentu BPKH tak perlu dikenakan pajak.
Sukuk misalnya, dulu kami dikenakan pajak 15 persen dan kini menjadi 0 persen. “Dengan begini, kami yakin imbal hasil investasi 8 persen bisa tercapai di tahun depan,” ujarnya.