Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) & Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan upaya memacu kembali laju perekonomian nasional dengan menjalankan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon (LCD).
Saat ini, pemerintah sedang menggodok berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon.
Baca juga: Adopsi Teknologi Lambat, Bank Indonesia Sulut Akselerasi Penggunaan QRIS
"Pembangunan rendah karbon menjadi prioritas nasional dan sekaligus menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan instrumen ini diharapkan tercapai produktivitas ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menurunkan dampak ekologi yang terjadi akibat kegiatan ekonomi yang efek rumah kaca," kata Suharso dalam webinar, Senin (23/8/2021).
Lanjut dia, dibutuhkan strategi transformasi transisi yang robust (kokoh), sustainable (berkelanjutan) dengan mempertimbangkan kesiapan sumberdaya, pendanaan, serta teknologi.
Baca juga: 16 Kabupaten dan Kota di Jawa-Bali Turun Menjadi Level 3 PPKM Hingga 30 Agustus 2021
Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kolaborasi multipihak, yakni pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya dalam hal pendanaan.
Pemerintah, sebut Suharso, mengalokasi anggaran senilai Rp 23,45 triliun – Rp 34,52 triliun.
Besaran nilai anggaran ini hanya 24 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.
Baca juga: Kemendag Konsentrasikan Pola Konsumsi Masyarakat ke Produk Lokal
“Karena alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung program Low Carbon Development) ini masih 24 persen dari total dana yang dibutuhkan. Sedangkan 76 persen lainnya diharapkan dari non pemerintah,” kata Suharso.
President IBCSD/Co-Chair Global Investor for Sustainable Development Alliance (GISD Alliance) Shinta Khamdani mengatakan saat ini para pelaku usaha telah siap untuk menjalankan kegiatan bisnis rendah karbon.
Bahkan sejumlah sektor sejak beberapa tahun telah membuktikan hal itu.
Mulai dari sektor kehutanan yang terus menekan angka deforestrasi untuk ekspansi usahanya.
Begitu pula dengan sektor energi yang secara berangsur meninggalkan sumber energi dari fosil.
Shinta menerangkan tidak sedikit sektor-sektor usaha yang menggunakan biogas dari limbah ternak.
“Intinya, kontribusi sektor swasta terhadap program pembangunan rendah karbon ini mulai dari mitigasi climate change, mendukung pembangunan rendah emisi, hingga compliance dan transparansi aktifitas,” ujar Shinta.
Kalangan dunia usaha sangat menyadari pembangunan rendah karbon penting untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) hingga tahun 2030 nanti.