Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ririn Kadariyah mengatakan pihaknya mendorong peningkatan ekosistem pinjaman para pelaku usaha khususnya segmen usaha Ultra Mikro (UMi).
PIP meluncurkan kampanye “Bersama Sahabat – UMi Bangkit” agar pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro bisa tetap bertahan di masa pandemi.
Harapannya tentu pelaku UMKM dapat naik kelas sehingga bisa mendapat pembiayaan perbankan.
Baca juga: Program Kartu Prakerja Bidik Kesejahteraan Masyarakat NTB
“Di masa pandemi ini, hampir 50 persen pelaku usaha UMKM terpaksa menutup usaha karena tergerusnya modal usaha yang tidak dibarengi dengan kenaikan permintaan,” ucap Ririn dalam konpers, Rabu (1/9/2021).
Ia mengatakan data dari Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 64 juta UMKM mayoritas adalah segmen usaha mikro.
“Kegiatan ini juga merupakan bentuk nyata kami dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Agar semakin banyak pelaku usaha mikro yang naik kelas sehingga membawa manfaat bagi mereka secara pribadi, keluarga, maupun lingkungannya,” ujar Ririn.
Baca juga: Ketua DPD RI Berharap BLT UMKM Dilanjutkan di Tahun 2022
Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Ludiro menyampaikan agar kampanye ini menjadi berita baik bagi para pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) di Indonesia.
“Pusat Investasi Pemerintah selama ini telah banyak membantu usaha Ultra Mikro di seluruh Indonesia dalam hal pinjaman agar mereka bisa terus menjalankan usaha,” ucap Ludiro.
Baca juga: Akses Eform BRI untuk Cairkan BLT UMKM Tanpa Antre dan Cek Nama Penerima
“Selain dukungan pinjaman, Pusat Investasi Pemerintah juga memberikan bantuan lain seperti pelatihan dan pendampingan dalam hal pemasaran, keuangan, masalah legal, digitalisasi, dan lain- lain,” tambah dia.
Ia juga mengatakan program-program yang dilakukan Pusat Investasi Pemerintah diharapkan bisa lebih berdaya guna dan mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020.