Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menutup BUMN yang tidak efektif dan tidak mampu merespons kemajuan zaman dalam perkembangan bisnisnya.
Jokowi meminta tak ada lagi upaya proteksi atau pengamanan terhadap BUMN yang kondisi keuangannya terlihat sakit.
Ia melarang Erick menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) jika ada BUMN yang kondisi keuangannya sakit atau sekarat.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagaimana diunggah Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).
"Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, distrupsi teknologi, pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini dan adaptasi secepat-cepatnya. Kalau pak menteri (BUMN) 'Pak ini ada seperti ini perusahaan kondisinya, BUMN', kalau saya langsung, tutup saja. Nggak ada selamet-selametin kalau sudah begitu," cetus Jokowi.
"Kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," imbuh Jokowi sambil menggeleng-gelengkan kepala saat memberikan pengarahan.
Jokowi menilai pemberian modal negara itu mengurangi nilai-nilai yang ingin dibangun negara terhadap perusahaan pelat merah yang berada di bawahnya.
Baca juga: Tidak Bisa Tidak, Jokowi Minta BUMN Adaptasi Model Bisnis dan Teknologi: Kita ini Balapan
Misalnya, nilai kompetisi yang membuat BUMN tak berani untuk bersaing. Kemudian, mengambil resiko hingga nilai profesionalisme yang tak dijalankan.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta perusahaan pelat merah tak lagi mendapat proteksi dana dari negara jika kondisi keuangannya sekarat.
"Sudah lupakan pak Menteri. Lupakan proteksi-proteksi itu," ucap Jokowi kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang turut hadir dalam rapat tersebut.
Jokowi menegaskan visi negara terhadap BUMN jelas, yakni agar perusahaan pelat merah dapat mendunia dan bersaing dengan industri internasional.
Namun demikian, kata dia, pemberian modal-modal penyerta membuat upaya tersebut menjadi terlupakan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar BUMN dapat beradaptasi terhadap dinamika global.
Jokowi meminta agar Direktur Utama yang kini memimpin perusahaan pelat merah dapat melakukan manajemen perusahan dengan maksimal dan beradaptasi.
Ia bahkan meminta mereka mau menggandeng perusahaan-perusahaan asing untuk berpartner dalam bisnis.
Kata Jokowi, tak ada negara yang tak mau berpartner dengan Indonesia.
"Perusahaan global mana yang paling baik, ajak (berpartner). Pasti mau, dengan kita itu sudah, kita sudah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun yang akan datang ini kita akan menjadi ekonomi empat besar dunia kok. Siapa yang gak mau, mau semua," kata dia.
Jokowi juga mendorong para direktur BUMN untuk dapat beradaptasi soal model bisnis dan teknologi.
Saat ini, kata Jokowi, masih banyak BUMN yang belum mampu efektif beradaptasi dengan keadaan yang dinamis saat itu, termasuk kondisi pandemi Covid-19.
"BUMN Infrastruktur, BUMN transportasi, belum," ujarnya.
Sebagai catatan, pemerintah total sudah menyuntikkan modal hingga Rp 106 triliun bagi perusahaan pelat merah dalam periode 2021 dan 2022.
Ekonom Faisal Basri sempat menyentil Erick Thohir terkait suntikan dana kepada BUMN tersebut.
Ia menilai seharusnya Erick fokus menyelamatkan nyawa masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini ketimbnang sibuk mengurusi suntikan dana bagi BUMN.
Sejumlah suntikan PMN yang sudah diberikan ialah sebesar Rp 33,9 triliun.
Pertama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapat Rp 7,9 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
Kedua PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 7 triliun sebagai dukungan menjalankan proyek strategis nasional (PSN) PT LRT Jakarta dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Indo-China (KCIC).
Terakhir, PT Hutama Karya (Persero) mendapat tambahan modal untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera sebesar Rp 19 triliun.
Sementara, PMN 2022 akan ada sebesar Rp 71,44 triliun terhadap 12 BUMN. Anggaran itu sudah disetujui Komisi VI DPR RI.
Baca juga: Sebut Indonesia akan Masuk Ekonomi 4 Besar Dunia, Jokowi Minta BUMN Siapkan Profesionalisme Kerja
Erick Thohir sendiri mengatakan terdapat tujuh perusahaan pelat merah yang akan dibubarkan. Seluruh perusahaan sudah tak beroperasi saat ini.
"Sekarang yang perlu ditutup tujuh (BUMN) yang sudah lama tidak beroperasi," ucap Erick kepada media, Kamis (23/9/2021).
Tujuh BUMN yang akan dibubarkan itu yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), dan PT Istaka Karya (Persero).
Lalu, PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).
Ia mengatakan nasib pegawai ketujuh BUMN itu sudah terkatung-katung.
Menurut Erickm ia merasa dirinya zalim jika tak memberikan kepastian kepada tujuh BUMN tersebut.
"Zalim kalau jadi pemimpin tidak berikan kepastian," ujarnya.(tribun network/fik/dod)