Baca tanpa iklan
Dokumentasi transaksi tersimpan dalam SAKTI selama 18 tahun sesuai kebutuhan perundangan tindak pidana korupsi. Target perluasan dan kepesertaan piloting pun dilakukan sesuai jadwal perluasan dan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
Soft launching Platform Pembayaran Pemerintah juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Keuangan bidang OBTI, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, para Direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan, para Kepala Kanwil DJPb dan KPPN seluruh Indonesia. Perwakilan dari mitra dihadiri oleh Haryanto WS, Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali - dari PT PLN dan Dedi Mardhianto, EVP Divisi Government Service, PT Telkom, serta kantor perwakilan kedua mitra seluruh Indonesia.