PUPR mencatat ada 5,67 juta unit kebutuhan rumah layak huni bagi para wong cilik tersebut.
Pemerintah telah menganggarkan dana hingga Rp 28,2 triliun untuk total target pembiayaan perumahan pada 2022 sebanyak 200 ribu unit.
“Kami berharap tiap entitas dalam ekosistem perumahan dapat mendukung pembiayaan untuk rumah bagi MBR, apalagi rumah menjadi kebutuhan primer terutama sebagai tempat paling aman di masa pandemi,” tutur Herry.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan FLPP akan resmi masuk dalam kewenangan lembaga yang dipimpinnya pada 2 Desember 2021.
Dengan resminya masuk dana tersebut, maka pada tahun depan, pihaknya siap menyalurkan pembiayaan melalui perbankan sebanyak 309 ribu unit rumah.
Adi merinci, sebanyak 109 ribu unit rumah akan menggunakan dana Tapera. Kemudian, sebanyak 200 ribu unit rumah akan berasal dari dana FLPP. “Kami akan terus mengoptimalisasi penyediaan akses pembiayaan perumahan terutama bagi MBR secara berkelanjutan,” tutur Adi.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Royzani Sjachril mengatakan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR juga bisa dilakukan dengan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja di sektor informal.
Saat ini, REI tercatat memiliki 5.507 anggota yang berfokus di segmen MBR.