TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menjawab keluhan pimpinan MPR soal ketidakhadiran dirinya dalam undangan rapat.
Seperti diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo gerah dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani akibat kerap tidak memenuhi undangan rapat.
Bahkan menurut Bambang Soesatyo, Sri Mulyani tidak memberikan alasan pasti mengapa tidak hadiri undangan rapat dari MPR RI.
Menurut Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Fadel Muhammad pun merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan bendahara negara tersebut.
Padahal menurutnya, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.
Dia menambahkan dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan datang.
"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegasnya.
Desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR.
Baca juga: Menkeu Ungkapkan Pentingnya Hilirisasi Kelapa Sawit
“Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat, kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus,” kata Fadel, Selasa (30/11).
Menanggapi pernyataan tersebut Menkeu Sri Mulyani angkat bicara. Ia mengaku tidak menghadiri rapat bersama MPR RI pada 27 Juli 2021 karena bersamaan dengan rapat internal Menkeu bersama Presiden yang harus dihadiri.
Sehingga, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR diwakili Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
Kemudian, undangan rapat MPR RI dengan Menkeu pada 28 September 2021 juga tak dihadiri olehnya lantaran bentrok dengan rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Baca juga: Bamsoet: Pimpinan MPR Meminta Menkeu Sri Mulyani Menghormati Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara
Menkeu mengatakan rapat kerja dengan Banggar DPR kala itu membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. “Di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, Rabu (1/12).
Sementara itu, mengenai anggaran MPR dipangkas pada 2021, Sri Mulyani melakukannya karena kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona. Tak hanya MPR, Menkeu menyebut pemerintah tak pandang bulu.