Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian ESDM menilai sektor mineral dan batubara (minerba) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, sehingga diperlukan kebijakan yang strategis.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan, kebijakan strategis itu antara lain dengan dikeluarkan kebijakan menjaga kepastian pemanfaatan batubara untuk menjaga ketahanan energi domestik, khususnya pembangkit listrik.
"Serta kebijakan pemanfaatan mineral diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, utamanya nikel sebagai salah satu material pendukung baterai kendaraan listrik," kata Irwandy, Selasa (21/12/2021).
Baca juga: Pengajuan Amdal Tak Mudah, Kementerian ESDM Jembatani Perusahaan Pertambangan dengan KLHK
Pemerintah, sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terus mendorong program peningkatan nilai tambah di dalam negeri, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia maupun pengembangan industri nasional yang kuat dan berdaya saing.
Menurutnya, komoditas mineral, baik logam maupun non logam memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai sumber energi.
"Sebagai contoh mineral radioaktif (uranium dan thorium) yang dapat digunakan sebagai penghasil energi bersih (energi nuklir), beberapa mineral lainnya yang dapat menjadi komponen penting dalam penyimpanan energi berupa baterai, dan lain sebagainya," paparnya.
Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin menambahkan, industri pertambangan terus berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Sebagai contoh, Ridwan menyebut selama pandemi Covid-19, daerah yang pertumbuhannya cukup terjaga adalah daerah-daerah yang kegiatan ekonominya berbasis pada industri pertambangan.
Baca juga: Capai Bauran 23 Persen, Menteri ESDM Dorong Pembangunan PLTS
"Namun ada hal-hal yang masih harus kita perbaiki, yakni mengurangi hambatan-hambatan birokrasi," ujarnya.
Selain itu, Ridwan juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat sekitar tambang terhadap industri pertambangan, seperti menyediakan sarana pemenuhan kebutuhan industri pertambangan.
"Dalam Pidato Presiden Joko Widodo, disebutkan bahwa rakyat jangan jadi penonton, saya kira ini pesan penting yang perlu kita sikapi di industri pertambangan agar masyarakat di sekitar kita bisa terlibat secara maksimal," tuturnya.