Ketentuan ini dinilai memungkinkan perubahan JBKP ke depannya tak lagi merujuk pada produk Premium melainkan bakal digantikan dengan Pertalite.

"Sepertinya memang ada intensi pemerintah untuk ke depan ini akan bisa jadi menghilangkan sama sekali Premium dan mau tidak mau kan harus ada jenis BBM yang ditetapkan atau dikategorikan sebagai JBKP," jelas Abra.

Abra menilai, jika kemudian Premium dihapus dan Pertalite ditetapkan sebagai JBKP maka pemerintah perlu memberikan subsidi secara menyeluruh dan tidak sebagian seperti saat ini.

Adapun, solusi lainnya yakni dengan memberi ruang bagi Pertamina untuk dapat tetap melakukan penyesuaian harga Pertalite sesuai pergerakan komponen pembentuk harga.

Menurutnya, dalam upaya mendorong transisi energi pemerintah jangan sampai terburu-buru. Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, daya beli masyarakat dan keberlangsungan badan usaha.

Sementara itu, untuk tahun 2022 pemerintah menetapkan kuota JBKP yang adalah volume jenis bensin (Gasoline) RON minimum 88 sebesar 11,52 juta kl yang merupakan 50% volume jenis bensin (gasoline) RON 90.

artikel ini sudah tayang di KONTAN dengan judul Pertalite Disubsidi, Pemerintah Dianggap Beri Sinyal Hapus Premium