Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah menemukan solusi kongkret dan tidak saling menyalahkan terkait kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

"Persoalan harga pangan ketika pemerintah dikritisi, sebagai contoh Kementerian Pertanian, maka akan ada pendapat yang berkelit bahwa persoalan harga ini tanggung jawab Kementerian Perdagangan,” ujar Akmal, Sabtu (8/1/2022).

Baca juga: Imbas Harga Pangan Mahal, Pedagang Warteg Kurangi Cabai dan Cari Telur Kecil

Bahkan, kata Akmal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu menunjukkan rasa kesalnya yang dipublikasi dengan pernyataan harga minyak goreng harus tetap terjangkau, jika perlu Mendag melakukan operasi pasar.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah solusi kongkret, bukan wacana, rakyat sudah menunggu lama soal perbaikan tataniaga pangan ini. Harap-harap rakyat pada penurunan harga pangan ini sudah terlalu lama hingga berganti tahun, karena mereka telah mengalami penurunan daya beli sebagai dampak akibat pandemi Covid-19 yang tidak kunjung selesai," tutur Akmal.

Baca juga: DPR Minta Harga Jual Minyak Goreng Disediakan Pemerintah Sesuai HET, Rp 11 Ribu Per Liter

Politisi PKS ini menerangkan, meski ada momen Natal dan Tahun Baru 2022 yang mengakibatkan komponen makanan minuman jadi penyumbang utama inflasi, akan tetapi bila pondasi ekonomi kerakyatan kuat maka tidak akan terlalu menjadi gejolak yang berarti.

“Permintaan produk pangan yang melonjak namun suplainya terkontraksi semestinya akan cepat teratasi dan tidak berlarut-larut,” ujar Akmal.

Akmal menyampaikan, dari data BPS yang diperoleh, kelompok pengeluaran makanan dan minuman, komoditas penyumbang utama inflasi adalah cabai rawit, minyak goreng, dan telur ayam ras.

Cabai rawit menyumbang 0,11 persen, minyak goreng sebesar 0,8 persen, dan telur ayam ras sebesar 0,05 persen terhadap inflasi pada Desember 2021.

“Hingga medio Januari tahun 2022 harga pangan masih bergejolak. Saya berharap, koordinasi Kementan, Kemendag, Bulog di bawah naungan Kementerian Perekonomian mesti mampu menyelesaikan persoalan pangan ini. Jangan sampai sesama lembaga pemerintah ini saling tunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini," tutur Akmal.

Akmal meminta Kementerian Pertanian agar tahun ini ada perbaikan dari tahun sebelumnya, terutama menghadapi persoalan pertanian dan pangan, di mana permasalahan utama di kementerian teknis yaitu ketersediaan.

Baca juga: Indonesia Masuk Peringkat 5 Besar Dunia dengan Jumlah Vaksinasi Terbanyak

“Bagaimana Kementan mampu memperkuat penyediaan stok pangan dalam negeri dengan produksi yang cukup, sehingga Kementerian Perdagangan tidak ada alasan untuk impor sebagai alat instrumen pengendalian harga,” papar Akmal.

Biaya produksi yang menjadi kendala utama para petani di Indonesia, imbuh Akmal, mesti juga dicarikan solusi dengan efisiensi program serta efektivitasnya, sehingga tepat sasaran, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

“Dimasa yang akan datang, pemerintah harus lebih siap menghadapi moment hari besar, seperti Nataru, dan Hari raya Iedul Fitri atau Iedul Adha. Tidak perlu lagi ada alasan kenaikan harga pangan bukan karena stok, tapi karena momen hari besar," paparnya.

"Mesti dicari solusinya, kestabilan harga pangan, dan kalaupun naik mesti wajar dan durasinya tidak terlalu lama," sambung Akmal.