Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diharapkan segera membangun komunikasi dengan Pemerintah Malaysia terkait manajemen sungai dan aliran air di antara kedua negara di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan Kaltara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam keterangannya, Rabu (13/1/2022).

Deddy mengaku dirinya sedang berada di Kaltara untuk menemani serta membantu warga yang menjadi korban banjir di wilayah Kabupaten Nunukan. Setidaknya sebanyak 1374 rumah warga di 5 kecamatan terendam air banjir.

Menteri Sosial Tri Rismaharini juga ikut turun ke lapangan untuk memberikan bantuan pada 9-10 Januari 2022 lalu. Dan Deddy juga turut mendampingi Risma, yang juga Ketua DPP PDIP.

Bahkan karena kerja tersebut, keduanya tak bisa hadir di acara puncak perayaan HUT PDIP ke-49 di Jakarta.

Dari pengalaman di lapangan, bertemu dengan warga masyarakat dan aparat pemerintahan setempat, Deddy mengatakan bahwa banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari Malaysia. Hulu Sungai Sembakung, yang debit airnya mengalir deras ke pemukiman, berada di wilayah Malaysia.

Baca juga: PLN Pulihkan 292 Gardu Padam Akibat Banjir Jayapura

Deddy memuji langkah Menteri Risma yang turun langsung ke lokasi bersama aparat dari  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Disebutkan, gambar dan video Risma bersama Deddy menaiki sampan mengantar bantuan ke rumah warga, menjadi viral.

Baca juga: Dua Pesawat Super Tucano Operasi Pengamanan Udara di Wilayah Kaltara Selama 4 Hari

"Saya mengapresiasi kecepatan respon Bu Risma yang hanya koordinasi dua hari langsung turun sampai ke pedalaman. Beliau sangat peduli dengan penderitaan warga perbatasan. Selain membantu warga korban, juga menyempatkan diri hingga tengah malam memeriksa langsung penyaluran berbagai jenis bantuan kepada rakyat miskin," urai Deddy Yevri.

Namun bagi Deddy, langkah itu tak cukup. Sebab bencana banjir bisa dicegah ke depan asal manajemen air sungai bisa diperbaiki.

Baca juga: Aktivis Minta Gubernur Kaltara Jelaskan Langkah Selesaikan Kasus Pencemaran Sungai Malinau

Contoh yang paling mudah untuk dipahami masyarakat adalah manajemen Sungai Mekong yang mengalir melewati Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Kelima negara tersebut lalu membentuk forum Mekong River Commission (MRC).

"Sehingga sesuai aspirasi warga Kaltara, saya mendorong agar Pemerintah Pusat segera melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan warga Indonesia jadi korban banjir," ujar Deddy Yevri Sitorus.

"Banjir ini rutin terjadi setiap tahun dan sangat merugikan masyarakat. Saya mengajak Mensos agar melihat langsung dan bisa menjadi penyambung lidah persoalan banjir ini di tingkat pusat. Harapannya agar dapat menjadi pembicaraan di tingkat kabinet karena membutuhkan perhatian Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," bebernya.