Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan adanya transformasi di dalam tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), khususnya dalam hal bisnis.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan, transformasi tersebut yakni dengan membentuk subholding.

Bakal ada dua subholding yang akan dibentuk untuk memperbaiki proses bisnis di perusahaan listrik milik negara itu.

Baca juga: PLN Akan Direstrukturisasi, Bagaimana Nasib PLN Batubara?

Ujungnya diharapkan, pembentukan subholding dapat melayani para pelanggan PLN dengan lebih baik lagi.

"Kita akan mentransformasi dengan membentuk holding dan subholding di PLN. Sehingga generation atau pembangkit (listrik), kemudian transmisi yang jadi core PLN bisa dikembangkan," ucap Pahala di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Ia menjelaskan, akan dibentuk subholding pembangkit yang mengkonsolidasikan semua bisnis yang berkaitan pembangkit listrik atau power plan. Yang di dalamnya termasuk pengadaan pasokan batubara.

Selain itu, akan dibentuk subholding yang mengurusi bisnis di luar kelistrikan, seperti mobile, wifi, atau fiber optic.

Sementara itu Menteri Erick Thohir dalam kesempatan yang sama mengatakan, bahwa pihaknya tengah melakukan studi banding (benchmarking) dengan sejumlah negara.

Negara-negara yang disebutkan Erick diantaranya seperti Italia, Korea, hingga negara tetangga seperti Malaysia.

“Sekarang kita sedang benchmarking dengan perusahaan besar di dunia seperti Korea, Italia, dan Malaysia,” ucap Menteri Erick Thohir.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Ini Persiapan PLN Sediakan Infrastruktur Kelistrikan di Nusantara

“Kalau dari benchmarking awal konfirmasi bahwa kita harus spin off power plant jadi sub holding tersendiri karena banyak negara seperti itu,” paparnya.

Mantan Bos klub Inter Milan ini juga mengatakan, pembuatan holding dan subholding PLN ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini.

 
Tetapi, transisi ditargetkan bisa selesai sepenuh pada 2025, tetapi diharapkan bisa dipercepat menjadi di 2024.

"Target akan tuntas ini pada 6 bulan sebelum akhir tahun, akan ada virtual holding. Full transisi diharapkan 2025, kalau bisa lebih cepat ke 2024, nanti tergantung dari kondisi transisi ini, yang penting tidak terburu-buru," pungkas Erick Thohir.