TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru atau Nusantara tidak jadi menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022.

Pernyataan tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto konferensi pers PPKM, Senin (24/1/2022).

Padahal sepekan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana pembangunan IKN akan diambil dari sebagian dana PEN 2022.

Airlangga mengatakan, anggaran PEN tahun 2022 tetap dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai klasternya.

"Dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," jelas Airlangga dalam konferensi pers.

Mantan Menteri Perindustrian ini mengungkap, anggaran pembangunan IKN fase pertama saat ini disediakan di Kementerian PUPR.

Baca juga: Risma Santer Jadi Calon Kepala IKN, Sekjen PDIP: Yang Sudah Jadi Menteri Konsentrasi Disitu

Anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur dasar sesuai kebutuhan dan prosesnya.

"Terkait dengan IKN anggarannya di PUPR yang saat ini ada.

Dan memang diperkirakan untuk fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun, namun dana ini dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progress," ujar dia.

Adapun anggaran PEN, khususnya dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun dari total Rp 455,62 triliun digunakan sesuai peruntukannya bukan untuk pembangunan IKN.

Baca juga: PDIP Ingin Risma Fokus Jadi Menteri meski Masuk Kriteria Pemimpin IKN: Kita Punya Banyak Kader

Airlangga bilang, anggaran di klaster tersebut diputuskan untuk program padat karya, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM, PMN, dan insentif perpajakan.

"Terkait dengan dana IKN, jadi saya ingatkan bahwa dana PEN yang diputuskan adalah Rp 455 triliun terdiri dari 3 bidang, kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan ekonomi," kata Airlangga.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan sebagian anggaran PEN untuk pembangunan IKN di fase awal tahun 2022.

Namun, niat tersebut mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat.