News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

KPPU: Struktur Industri Minyak Goreng Indonesia Mengarah ke Oligopoli

Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga membeli minyak goreng kemasan di Toko Sembako Cahaya Prabu, di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Rabu (19/1/2022). WARTA KOTA/NUR ICHSAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai terkonsentrasinya produsen minyak goreng pada empat perusahaan besar dapat membuat pelaku usaha tersebut mempunyai kekuatan untuk mengatur produksi dan harga dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak terintegrasi.

“Dengan adanya integrasi vertikal dan struktur industri yang mengarah pada oligopoli, maka pelaku usaha yang memiliki market power besar dapat melakukan pengaturan produksi dan harga dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak terintegrasi,” kata Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala kepada Kontan, Senin (24/1/2022).

Selain itu, ia juga melihat hal tersebut akan memberikan signaling yang pada akhirnya diikuti oleh pelaku usaha lainnya, dan akan berdampak pada masyarakat, karena terbatasnya pilihan serta harga komoditas yang cenderung naik.

“Pelaku usaha yang besar juga dapat memberikan signaling yang pada akhirnya diikuti oleh pelaku usaha lainnya atau berpotensi untuk melakukan koordinasi pasokan dan atau harga dengan pelaku usaha lainnya,” ungkapnya.

Baca juga: Pedagang: Distribusi Minyak Goreng Subsidi Jangan Cuma ke Ritel Modern

Mulyawan juga menyatakan, aturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 yang menyebutkan usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi 20 persen bahan baku dari kebun yang diusahakan sendiri untuk mendapatkan izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap industri turunan CPO seperti minyak goreng.

Baca juga: KPPU Ungkap Pasar Minyak Goreng Indonesia Dikendalikan Empat Produsen Besar

Mulyawan menjelaskan, KPPU merekomendasikan kepada pemerintah untuk mencabut regulasi yang menghambat industri minyak goreng. Dia juga menyarankan untuk membuat insentif untuk munculnya pelaku usaha baru di industri ini.

“KPPU merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mencabut regulasi yang menghambat dan membuat insentif untuk munculnya pelaku usaha baru di industri minyak goreng terutama di daerah memiliki perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO yang besar,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku usaha baru diharapkan akan menurunkan dominasi pelaku usaha dominan serta memberikan pilihan baru kepada konsumen di daerah yang tidak terdapat pabrik minyak goreng.

Laporan Reporter: Achmad Jatnika l Sumber: Kontan

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini