Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Minyak goreng satu harga yang dibanderol Rp 14 ribu per liter mulai langka.
Hal ini pun dikeluhkan oleh masyarakat di beberapa daerah yang terdampak.
Contohnya adalah di Kabupaten Muarojambi, Jambi.
Dikutip dari Tribun Muarojambi, dalam seminggu terakhir persediaan minyak goreng terjadi kelangkaan.
Kelangkaan ini terjadi di sejumlah swalayan di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi.
Baca juga: Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Rp 11.500 per Liter
Baca juga: Usulannnya soal DMO Minyak Goreng Dijalankan Pemerintah, Nusron: Bukti Bahwa Negara Hadir
Hal ini buntut dari tingginya animo masyarakat membeli di tengah subsidi yang diberikan pemerintah dengan harga Rp 14 ribu.
Menanggapi kelangkaan, Dinas Koperindag Kabupaten Muarojambi belum menjadwalkan melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Kabid Perdagangan Diskoperindag Muarojambi, Samsul Bahri mengungkapkan akan mempelajari terlebih dahulu.
"Kita mempelajari dulu soal soal sidak ini, jadwalnya pun belum ada sehingga apabila dilakukan sidak ini kita juga tidak terlalu formil."
"Palingan cek dan diskusi saja dengan pihak swalayan apa sebab kelangkaan itu," ujar Samsul, Kamis (27/1/2022).
Hal sama juga terjadi di Kota Denpasar.
Kelangkaan terjadi bahkan tidak hanya di toko retail tetapi juga di berbagai pasar tradisional di Kota Denpasar.
Akibatnya para ibu rumah tangga (IRT) mengeluhkan kelangkaan minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari.
Dikutip dari Tribun Bali, salah satu IRT bernama Novi mengaku kewalahan mencari stok minyak goreng di pasar tradisional, toko retail berjaring, maupun pasar di Kota Denpasar.
Justru Novi mendapati minyak goreng yang dijual dengan harga di atas Rp 14 ribu.
"Saya sudah cari keliling kosong, malah yang ada minyak goreng dengan harga di atas Rp 14 ribu."
"Padahal setahu saya semua merek minyak goreng itu Rp 14 ribu," jelas Novi, Jumat (28/1/2022).
Kejadian kelangkaan ini pun ditanggapi oleh anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta.
Dirinya menyayangkan tindakan para pengusaha retail yang menurutnya melanggar kesepakatan satu harga minyak goreng.
Ia juga menilai para pengusaha melakukan praktik kartel atau persengkongkolan untuk mencari keuntungan dari harga minyak goreng di dalam negeri.
"Ya kita sayangkan, retail yang dapat subsidi melanggar dari kesepakatan dari satu harga tersebut dan begitulah gaya-gaya kartel." tutur Nyoman, Jumat (28/1/2022).
Menurutnya pengusaha sudah seharusnya menaati keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat tersebut.
"Jadi sebelum ada keputusan baru maka berlakulah keputusan lama dan malah yang harga Rp 14 ribu malah hilang."
"Sekarang yang ada yang harga lain, sesungguhnya semua merek kan sama," jelasnya.
Selain itu Nyoman juga menagih janji Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi terkait pencabutan izin bagi pengusaha yang tidak menerapkan minyak goreng satu harga.
Baca juga: Alasan Menkeu Tak Cepat-cepat Memberi Subsidi ke Minyak Goreng Curah
"Pihak kementerian seharusnya jangan membuat keputusan saja, tetapi dilepas, melainkan harus dilakukan sidak dan laksanakan janji kalau ada melanggar, izinnya dicabut," ujarnya.
Kemendag dan Produsen: Panic Buying oleh Konsumen
Menanggapi kelangkaan minyak goreng satu harga di beberapa daerah, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) , Veri Anggrijono angkat bicara.
Dikutip dari Kompas.com, kelangkaan minyak goreng Rp 14 ribu karena adanya panic buying dari masyarakat.
"Kan sekarang orang masih pada panic buying dan lihat saja meskipun pembeliannya sudah dibatasi 2 pouch per orang tapi ada aja yang keluarga yang disuruh untuk membeli padahal masih satu keluarga."
"Jadi satu keluarga itu bisa membeli minyak goreng sampai 10 liter," ujar Veri, Jumat (28/1/2022).
Veri juga menjelaskan sebenarnya secara hitung-hitungan pihak produsen minyak goreng sudah sangat cukup dalam memproduksi dan mengedarkan.
Namun panic buying jadi penyebab stok minyak goreng tetap terasa kurang.
Sehingga pihaknya telah menyuruh pihak produsen minyak goreng untuk terus menggenjot produksinya.
"Pak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (DJPN) kita, Pak Oke, sudah memanggil mereka (produsen) biar hasil produksinya terus digenjot," jelasnya.
Kemudian, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Maser Parulian Tumanggor menyatakan pihaknya sudah melakukan instruksi yang diminta oleh pemerintah.
Bahkan pihaknya telah memproduksi jumlah minyak goreng untuk program tersebut melebihi permintaan pemerintah.
"Saya enggak bisa ngasih datanya harus dicek satu-satu tapi yang pasi Wilmar memproduksi minyak goreng untuk program tersebut di atas dari jumlah yang diminta."
"Cek saja di lapangan, stok ada," jelas Master.
Senada dengan Veri, Master menduga penyebab kelangkaan dari minyak goreng satu harga di ritel karena panic buying dari konsumen.
"Mereka berfikir program ini sebentar jadi beli barang (minyak) langsung yang banyak untuk stok yang lama."
"Jadi dirasa stoknya yang minim padahal tidak begitu." tuturnya.
Selain itu Master menilai alasan panic buying terjadi karena masyarakat merasa takut apabila kekurangan minyak goreng.
"Logikanya gini, misal nih, kebutuhan awalnya 2 jtua ton, tapi karena sebagian besar yang tadinya cuma beli sekilo jadi 3 kilogram satu keluarga karena takut kekurangan minyak goreng, otomatis kebutuhannya meningkat kan."
"Itu yang buat jadi terasa stoknya minim," pungkas Master.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Muarojambi/Hasbi Sabirin)(Tribun Bali/Ragil Armando)(Kompas.com/Elsa Catriana)
Artikel lain terkait Minyak Goreng