Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera membawa masalah harga minyak goreng ke ranah hukum.

Komisioner KPPU Ukay Karyadi mengatakan, terdapat dugaan adanya indikasi praktik kartel di balik lonjakan harga minyak goreng yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

KPPU melihat terkonsentrasinya produksi minyak goreng oleh sejumlah perusahaan besar.

Baca juga: Ibas: PTPN V Harus Mampu Dorong Produksi Sawit untuk Kebutuhan Domestik

Terkonsentrasinya sejumlah produsen membuat pelaku usaha tersebut mempunyai kekuatan untuk mengatur produksi dan harga, dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak terintegrasi.

“Penguasa pasar minyak goreng adalah perusahaan-perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dengan perusahaan perkebunan sawit. Ironisnya, baik di hulu (perkebunan sawit) maupun hilir (industri minyak goreng) struktur industrinya cenderung oligopoly,” ucap Ukay saat dihubungi Tribunnews, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Terapkan IoT, TPA Dorong Industri Kelapa Sawit Fokus Jalankan Transformasi Digital

“Dengan posisi seperti itu, mereka akan mudah untuk melakukan kartel, dan dari kondisi pasar minyak goreng yang saat ini langka di pasar, meski pemerintah sudah intervensi dengan berbagai kebijakan, memberi sinyal kuat bahwa telah terjadi kartel,” sambungnya.

Sebagai informasi, kebijakan satu harga minyak goreng yang sebelumnya diberlakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI tampaknya masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

Sebab, di sejumlah pasar tradisional, toko retail berjaring maupun pasar swalayan terjadi kelangkaan minyak goreng. Dan kemudian sejumlah merek minyak goreng juga memiliki harga jual yang kembali tinggi.

Hal ini pun dikeluhkan masyarakat yang menjadi konsumen minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.

Ukay kembali mengatakan, dalam rangka mencari alat bukti adanya kartel, nantinya pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng akan dimintai keterangannya.

Pemanggilan pihak-pihak terkait diharapkan sudah bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Karena itu, KPPU membawa hal ini ke ranah penegakan hukum. Perusahaan minyak goreng dan pihak-pihak terkait segera dipanggil KPPU untuk dimintai keterangan,” pungkas Ukay.