Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap mengalami pertumbuhan meskipun kasus aktif varian Omicron dalam beberapa waktu ke belakang semakin meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya memprediksi perekonomian Indonesia bakal tumbuh di atas 5 persen pada kuartal I-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, di kuartal I-2021 ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi 0,7 persen.

Baca juga: Menko Airlangga Tindak Lanjuti Arahan Presiden untuk Evaluasi Level PPKM di Luar Jawa Bali

“Kami melihat di pertumbuhan kuartal pertama tahun lalu itu kita masih minus 0,7 persen dan diharapkan di kuartal pertama tahun ini bisa di atas 5 persen,”

“Dan tentunya hal tersebut akan mendorong juga pertumbuhan di kuartal II-2022, karena terbantu ada momen puasa dan hari raya,” sambungnya.

Sejalan dengan prediksi tersebut, Pemerintah kini juga melakukan sejumlah upaya untuk menekan angka kasus aktif atau penularan Covid-19.

Yakni dengan terus melakukan evaluasi level PPKM.

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Yogyakarta, dan Bali naik menjadi level 3 PPKM.

"Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi ini bukan akibat tingginya kasus," kata Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin, (7/2/2022).

Naiknya level PPKM daerah daerah tersebut kata Luhut sebagian karena rendahnya tracing.

Sementara untuk wilayah Bali, kenaikan level terjadi akibat meningkatnya angka rawat inap di Rumah Sakit.

"Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini," katanya.

Baca juga: Pengamat: Program TJSL BUMN Bisa Jadi Stimulus Pemerataan Ekonomi

Luhut mengatakan pemerintah ingin Bed Occupancy Rate (BOR) tetap rendah.

Oleh karena itu pemerintah mendorong agar mereka yang terinfeksi Covid-19 namun bergejala ringan atau tidak bergejala untuk tidak masuk rumah sakit, melainkan cukup di tempat isolasi terpusat.

Oleh karena itu tidak hanya BOR RS, nantinya pemerintah akan memasukan ketersediaan bed ICU RS kedalam indikator penentuan level PPKM.

"Sehingga juga Kita lihat bed ICU itu menjadi juga indikator yang sangat kuat," pungkasnya.