Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank membengkak dari tahun sebelumnya.
Pada penghitungan Januari 2022 ada dana pemerintah daerah (pemda) Rp 157,9 Triliun masih berada di bank dan belum dipergunakan.
Sri Mulyani menyebut angka tersebut naik 39,33 persen atau Rp 44,59 triliun dibandingkan bulan Desember 2021. Atau ada kenaikan 18 persen atau Rp 24,46 triliun dibandingkan bulan Januari 2021.
Baca juga: Sudah Masuk Hitungan APBN Sejak Awal, Dana JKP Idenya Sri Mulyani?
"Ini posisi tertinggi dibandingkan 3 tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022).
Menkeu pun meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan belanja demi pelayanan publik.
Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini juga menyebut mayoritas daerah memiliki saldo dana di bank yang lebih rendah dari kebutuhan belanja operasional 3 bulan ke depan.
Selisih tertinggi ada di Provinsi Jawa Timur yakni Rp 12,59 Triliun. Sementara ada dua provinsi yang saldo dana di bank melebihi kebutuhan belanja operasional 3 bulan ke depan.
Tiga provinsi tersebut adalah Aceh Rp 297 miliar dan Kalimantan Timur selisih Rp 188,38 miliar.
"Karena itu perlu optimalisasi pengelolaan kas di daerah dengan percepatan proses pengadaan barang atau jasa dan realisasi pembayarannya," ujar Menkeu.
Baca juga: Manfaat Program Kartu Prakerja, Peserta Dapat Dana Bantuan Total Rp 3.550.000
Perjalanan Dinas
Kementerian Keuangan juga mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 3,3 triliun pada Januari 2022 dengan satu komponen menonjol yakni dari perjalanan dinas.
Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran perjalanan dinas meroket 69,1 persen pada awal tahun 2022.
"Tahun ini di Januari, mencapai 0,4 triliun atau tumbuh 69,1 persen dibanding Januari 2021 hanya 0,2 triliun. Jadi, terjadi kenaikan 69,1 persen," ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, naiknya anggaran tersebut karena Januari kemarin situasi penambahan kasus Covid-19 relatif sangat rendah, hingga banyak kementerian dan lembaga mulai melakukan kegiatan perjalanan dinas.
"Sedangkan, pada Januari 2021, yang waktu itu sesudah Natal dan tahun baru terjadi lonjakan Covid-19," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Perjalanan Permenaker soal JHT: Diteken Menaker hingga Kini Diminta Jokowi untuk Direvisi
Adapun secara keseluruhan pada Januari 2022, pemerintah telah membelanjakan anggaran Rp 127,2 triliun, dengan rincian untuk belanja kementerian dan lembaga (KL) mencapai 21,8 triliun.
"Lalu, belanja non KL sangat tinggi Rp 50,4 triliun, menunjukkan APBN menjadi pelindung dari masyarakat terhadap tekanan kenaikan dari energi, dan juga dari sisi kesehatan. Ini menggambarkan dari APBN berperan penting sebagai instrumen pelindung masyarakat karena guncangan dunia ini masih terjadi dari berbagai segi," tuturnya.
Sri Mulyani menambahkan, komponen belanja negara lainnya yakni realisasi transfer ke daerah sudah dilaksanakan sebesar Rp 54,9 triliun pada Januari 2022.
"Ini karena ketika menyalurkan DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) yang lebih baik," ujar Sri Mulyani.
Terkait aktivitas perekonomian Indonesia pada Januari 2022 dinilai Menkeu masih kuat dari indikator konsumen maupun produksi. Karena itu, Sri Mulyani meramalkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,5 persen di sepanjang 2022.
"Saat ini, Kementerian Keuangan masih melihat tahun 2022, kita akan tumbuh pada kisaran 4,8 persen hingga 5,5 persen," ujarnya.
Sementara, IMF memprediksi tahun 2022 ini Indonesia akan tumbuh 5,6 persen, World Bank 5,2 persen, OECD 5,2 persen, dan konsensus oleh Bloomberg adalah di 5,2 persen.
"Kita melihat memang ada faktor upside, tapi juga kita melihat ada faktor risiko downside. Ini yang akan menjadi perhatian kita di dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi tahun 2022," kata Sri Mulyani.
Pemulilhan ini dinilainya harus dijaga, di mana kuartal IV tahun lalu dengan pertumbuhan ekonomi kembali di atas 5 persen, menggambarkan bahwa pemulihannya sudah pada ritme dan arah yang tepat.
"Tentu kita harus menjaganya karena ini bukan merupakan suatu jaminan, di mana tantangan ke depan entah itu berasal dari pandemi maupun dari disrupsi sisi supply. Lalu, tantangan dari komoditas maupun geopolitik, serta kenaikan inflasi serta suku bunga dunia harus menjadi perhatian kita pada 2022
ini," pungkasnya. (Tribun Network/van/wly)