Laporan wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengemudi truk baru-baru ini menggelar unjuk rasa terkait aturan mengenai kendaraan angkutan barang Over Dimension Over Load (ODOL).

Dalam unjuk rasa tersebut, ada beberapa hal yang menjadi fokus pengemudi truk yaitu adanya penundaan program Zero ODOL hingga 2025.

Menanggapi hal tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyebutkan, bahwa pihaknya belum ada rencana penundaan program Zero ODOL hingga 2025.

Baca juga: Tanggapi Aspirasi Pengemudi Truk, Kemenhub Tegaskan Tidak Ada UU ODOL

"Kami belum ada rencana untuk melakukan penundaan program Zero ODOL hingga 2025. Tetapi, bisa saja dilakukan tetapi tidak untuk semua komoditas pengangkut barang," ucap Budi, Kamis (24/2/2022).

Kemenhub, lanjut Budi, akan terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi untuk para pengusaha angkutan barang dan juga pengemudi.

"Setidaknya, dengan langkah ini pada 2023 tidak 100 persen truk ODOL ini hilang tapi setidaknya ada progres dan menguranginya," kata Budi.

Baca juga: Catat, Nekat Kemudikan Truk ODOL Sopir Bisa Dipenjara 2 Bulan Atau Denda Rp 500 Ribu

Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini ada instruksi dari Menteri Perhubungan (Menhub) untuk sifatnya yang truk angkutan barang kategori sembako agar sedikit mendapat toleransi.

"Maka dari itu, saat ini kita akan lebih fokus untuk memperbanyak langkah pencegahan dibandingkan dengan penindakan untuk truk ODOL ini," ucap Budi.

Budi juga optimis, dengan langkah pencegahan, sosialisasi dan edukasi dapat mengurangi peredaran truk ODOL saat ini.

Pengusaha Minta Kebijakan Zero ODOL Ditunda hingga 2025

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension overload/ODOL) diundur pemberlakuan penuhnya dari semula tahun 2023 menjadi 2025. Hal ini mempertimbangkan kondisi industri nasional yang masih terpukul akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan penerapan zero ODOL ini akan sulit dilaksanakan pada 2023 mendatang. Dia beralasan masa pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia mundur.

“Kita tahu semua bahwa perekonomian selama pandemi sangat terpuruk. Karenanya, kami usul kebijakan zero odol ini diundur paling tidak dua tahun atau di Januari 2025,” kata Hariyadi dalam keterangannya, Selasa (22/2).