Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Presidium Indonesian Human Rights Commitee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan mengatakan kerja sama PBNU dengan Korporasi Sawit jelas-jelas tidak peka terhadap penderitaan rakyat.
Ridwan mengatakan hari-hari ini dimana rakyat di berbagai pelosok negeri sedang kesulitan minyak goreng, antrean mengubah dan berujung ricuh di beberapa tempat menunjukkan kesulitan itu, para cendikiawan, aktivis sosial dan pengamat kebijakan pangan dan lingkup sudah banyak mengutarakan keterangannya dengan fenomena kelangkaan minyak goreng tersebut.
"Pasalnya Indonesia adalah negeri terbesar perkebunan sawit di dunia, ini ironis," ujar Ridwan, Senin (7/3/2022).
Dari sisi isu lingkungan, menurut Ridwan, tentu lebih parah lagi, kebakaran hutan, deforestasi hutan tropis jutaan hektare telah menyebabkan kerusakan lingkup yang parah, banjir, kekerasan dan hilangnya ruang hidup dan penghidupan masyarakat adat.
"Masyarakat pedesaan yang mengandalkan pertanian tradisional telah menjadi hiasan pemberitaan nasional, global dan lokal yang tidak ada habisnya, konflik perkebunan khususnya perkebunan sawit memuncaki daftar rentetan kasus konflik agraria selama ini," ujarnya.
Baca juga: Halaqah NU Hasilkan Rumusan Peremajaan Sawit Rakyat dan Program Perhutanan Sosial
Menurut dia, dari sisi isu pertanian berkelanjutan dan pertanian keluarga, tentu kritik atas ekspansi besar-besaran sistem pertanian monokultur telah merusak sistem ketersediaan pangan bagi warga masyarakat pedesaan kita jauh sejak era Revolusi Hijau orde baru.
"Pencetakan perkebunan sawit yang terus dilakukan hingga kini, jelas telah meminggirkan petani dan pertanian tradisional warga masyarakat kita," katanya.
Menurut dia, inilah tentu yang menjadi dasar mengapa kemudian kerja sama PBNU dengan korporasi sawit menimbulkan kekecewaan di kalangan para nahdliyin dan para aktivis lingkungan serta aktivis sosial di seluruh pelosok negeri.