TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga Pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi. Yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Baca juga: DAFTAR Menteri yang Kena Tegur Jokowi, Dianggap Tak Beri Penjelasan ke Rakyat

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi.

Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi. 

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat.

Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.

Baca juga: Harga Pertamax Rp 12.500, Pengamat: Pertamina Untung Tapi Tidak Maksimal

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap  kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.

Pantauan Tribunnews, para Menteri yang hadir dalam sidang kabinet tampak menuliskan arahan presiden tersebut. Termasuk Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan yang lainnya.

Baca juga: Jokowi kepada Para Menteri: Jangan Sampai Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu

Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanas. Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

Baca juga: BLT Minyak Goreng Senilai Rp 300 Ribu Cair Bulan April 2022, Berikut Cara Cek dan Daftar Penerimanya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Diminta Copot Menterinya yang Ngeyel Gerilya Kampanye Penundaan Pemilu

Minyak Goreng Curah Dikemas Jadi Kemasan Premium

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengendus adanya modus baru dalam fenomena kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

Modus itu adalah pengemasan ulang atau repacking minyak goreng curah menjadi premium.

Sigit menyatakan bahwa modus itu berdasarkan hasil pemantauan antara Polri dan Kementerian Perindustrian. Hasilnya, banyak merk minyak goreng baru yang sebelumnya tidak ada di pasaran.

"Tadi disampaikan pak Menteri modus-modus repacking atau mengemas ulang, saat ini banyak muncul jenis-jenis merk baru yang selama ini tidak ada di pasar," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2022).

Sigit menegaskan pihaknya akan menindak tegas modus repacking minyak goreng tersebut. Polisi telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memantau modus tersebut.

"Ini juga akan kita tindak tegas. Memalsukan dokumen, sehingga dapatkan bayaran subsidi yang tidak sesuai dengan realitas produksi ini akan kita tindak tegas sehingga kita ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik," jelas Sigit.

Lebih lanjut Sigit menyatakan Polri dan Kementerian Perindustrian akan membentuk satgas satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV, serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh. Satgas khusus tersebut nantinya yang akan menindak semua kecurangan.

Baca juga: Update Harga Minyak Goreng 6 April 2022 di Indomaret: Sania, Sovia, Fortune, Tropical, hingga Amanda

"Untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama Menperin membentuk satgas gabungan, di mana satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat, para produsen, dan di kantor pusat. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi," ujar Sigit.

Dengan pengawalan melekat selama 24 jam penuh itu, Sigit mengharapkan minyak goreng khususnya jenis curah dapat terjamin ketersediaannya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Selain itu, kata dia, harga penjualannya pun sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sudah ditegaskan bahwa, semuanya yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit pasti akan diberikan subsidi. Karena itu tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan produksinya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, seharusnya di pasar terpenuhi," jelas Sigit.

Untuk pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam itu, Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.

"Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer akan kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, rekan-rekan intelijen, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit menuturkan hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya segelintir permasalahan terkait minyak goreng yang dari hasil evaluasi masih ditemukan. Karena itu, langkah itu diambil untuk menghindari segala bentuk gangguan terkait masalah ketersediaan maupun harga penjualan minyak curah di pasaran.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, pihak Kepolisian akan melakukan tindakan tegas kepada seluruh pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan dengan melakukan tindakan curang serta melanggar aturan hukum.

Menurut Sigit, dari hasil evaluasi yang disampaikan Kemenperin, ditemukan adanya modus pengemasan ulang, munculnya jenis atau merk baru yang selama ini tidak ada di pasar, memenuhi kebutuhan minyak curah untuk industri, hingga memalsukan dokumen demi mendapatkan jatah subsidi.

"Pemerintah sudah mengambil kebijakan, memberikan subsidi, memberikan BLT. Dan saya minta pelaku usaha juga melaksanakan kewajiban dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat khususnya menghadapi bulan Ramadan, dimana aktivitas dan kebutuhan untuk minyak meningkat betul-betul tersedia," tutur Sigit.

Tak hanya minyak goreng curah, Sigit mengungkapkan bahwa, pihak kepolisian juga melakukan pemantauan soal ketersediaan dan stabilitas harga terkait sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya.

"Ke depan juga ada beberapa hal yang akan kami kerjakan. Saat ini sedang kita rapatkan terkait kebutuhan sembako yang lain termasuk juga BBM yang saat ini mulai ada fluktuasi terkait harga dan ketersediaan dilapangan," tutup Sigit.