Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, KOLOMBO – Bank sentral Sri Lanka atau CBSL pada Jumat (8/4/2022) menggandakan suku bunga utamanya. Langkah ini diambil guna mengantisipasi makin memburuknya inflasi serta krisis ekonomi yang sedang melanda wilayahnya.

Dengan adanya penggandaan tersebut kini suku bunga Sri Lanka naik menjadi 700 basis poin, setelah beberapa bulan terakhir suku bunga negara terus mengalami penurunan.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sri Mulyani: Diskusi Dinamika Geopolitik

Bahkan saking terpuruknya roda perekonomian Sri Lanka terpaksa berutang lebih banyak kepada otoritas jasa keuangan dunia, akibat menipisnya pendapatan negara untuk membayarkan kebutuhan impor seperti bahan bakar, listrik, makanan,hingga obat-obatan.

Analis JP Morgan memperkirakan total utang bruto Sri Lanka tahun ini telah mencapai 7 miliar dolar AS, dengan jatuh tempo sebesar 1 miliar dolar AS pada Juli 2022 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Lanka Ali Sabry sebelumnya telah mengatakan negara harus segera merestrukturisasi utangnya dan mencari bantuan keuangan eksternal.

Namun karena ketidakcakapan presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa dalam mengelola ekonomi justru makin meningkatkan jumlah hutang bruto serta memunculkan adanya mosi tidak percaya pada pemerintah.

Baca juga: Sri Lanka Dilanda Krisis Ekonomi, Indonesia Lakukan Pendataan WNI

Melansir dari CAN, Inflasi di Sri Lanka pada bulan Maret kemarin telah mencapai 18,7 persen, angka ini jauh lebih tinggi dari beberapa bulan sebelumnya.

Para ahli menyebut jika tekanan inflasi Sri Lanka bisa terjadi lantaran beberapa hal diantarnya seperti meningkatnya permintaan konsumsi, gangguan pasokan domestik, depresiasi nilai tukar hingga adanya kenaikan harga komoditas secara global.

Meski dengan menggandakan suku bunga utama belum sepenuhnya dapat mengatasi krisis ekonomi, namun langkah yang diambil gubernur baru CBSL, P Nandalal Weerasinghe diharap bisa mempercepat Sri Lanka untuk untuk keluar dari krisis saat ini.

"Kenaikan suku bunga akan memberikan sinyal kuat kepada investor dan pasar bahwa kami akan keluar dari ini sesegera mungkin.” tambah Panduwawala.

Krisis di Sri Lanka, Pemerintah Umumkan Keadaan Darurat saat Protes Makin Meluas

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat dan memberikan kuasa penuh kepada pasukan keamanan.

Pengumuman resmi ini disampaikan pemerintah sehari setelah ratusan orang mencoba menyerbu kediamannya, sebagai bentuk protes atas krisis ekonomi yang melanda Kolombo.

Dilansir Al Jazeera, Rajapaksa memberlakukan undang-undang ketat pada Jumat (1/4/2022).

UU ini memungkinkan militer menangkap dan memenjarakan tersangka kekerasan untuk waktu lama tanpa pengadilan saat unjuk rasa menyebar di seluruh Sri Lanka.

Di tengah krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka, para demonstran menuntut Rajapaksa untuk mundur dari posisinya sebagai Presiden.

"Keadaan darurat diberlakukan untuk perlindungan ketertiban umum dan pemeliharaan persediaan dan layanan penting bagi kehidupan masyarakat," tutur Rajapaksa.

Aparat yang dipersenjatai senapan serbu otomatis dikerahkan untuk mengendalikan massa di statsiun bahan bakar dan di tempat lain, ketika keadaan darurat resmi diberlakukan.

Pengunjuk rasa semakin bertambah pada Sabtu (2/4/2022).

Jam malam

Negara berpenduduk 22 juta itu juga menghadapi kekurangan bahan pokok yang parah, kenaikan harga yang tajam dan pemadaman listrik.

Polisi memberlakukan kembali jam malam pada Jumat yang meliputi ibu kota Kolombo, memperluas zona larangan bepergian dari malam sebelumnya.

Puluhan aktivis HAM membawa plakat tulisan tangan dan lampu minyak di ibu kota saat berdemonstrasi di persimpangan jalan yang ramai.

“Saatnya untuk mundur dari Rajapaksa,” bunyi salah satu plakat.

"Jangan korupsi lagi, pulang Gota," demikian tulisan lain merujuk pada presiden.