Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati adanya penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada tahun ini. 

Kesepakatan ini merupakan salah satu poin penting pada kesimpulan Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/4/2022). 

Arifin mengungkapkan, terjadinya pemulihan ekonomi yang lebih cepat pascapandemi telah memicu peningkatan konsumsi BBM.

Baca juga: Pemerintah Bakal Menyesuaikan Harga BBM, Listrik dan LPG

Pemerintah memproyeksikan rerata pertumbuhan (compound annual growth) konsumsi BBM jenis Bensin dari tahun 2014-2021 sebesar 3,4 persen.

Di samping itu, disparitas harga telah menyebabkan adanya peralihan penggunaan (jenis) BBM di masyarakat sehingga berdampak pada kuota jenis BBM tertentu. 

"Kita ambil contoh kemarin dengan kenaikan (harga) Pertamax, di lapangan terjadi penurunan konsumsi Pertamax, tapi di sisi lain terjadi kenaikan konsumsi Pertalite," kata Arifin dikutip dalam Website Kementerian ESDM, Kamis (14/4/2022).

Pada rapat tersebut, Arifin mengusulkan penambahan kuota solar di 2022 sebanyak 2,29 juta kiloliter (KL) dari sebelumnya 15,10 juta KL sehingga menjadi 17,39 juta KL. 

Penambahan kuota memperhatikan penyerapan konsumsi solar hingga April 2022 menjadi 4,08 juta KL. 

"Realisasi penyaluran JBT Solar dari Januari - Maret over kouta 9,49 persen," jelas Arifin.

Baca juga: Sekjen DEN Minta Seluruh Elemen Masyarakat Harus Ikut Cegah Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Adapun untuk minyak tanah, sisa kuota di tahun 2022 tinggal 0,36 juta KL dari 0,48 juta KL sehingga pemerintah perlu melakukan penambahan sebesar 0,10 juta KL menjadi 0,58 juta KL.

"Penambahan ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian Timur sebesar 10,09 persen di triwulan IV tahun 2021," ucap Arifin.

Sementara pada total kuota BBM jenis Pertalite yang menjadi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menjadi 28,50 juta KL dari sebelumnya 23,05 juta KL pada 2022. 

"JBKP Pertalite juga mengalami over kuota sebesar 14 persen pada periode Januari - Maret sehingga diperlukan tambahan 5,45 juta KL," kata Arifin.

Pemerintah, kata Arifin, sebenarnya telah menyiapkan stok Pertalite yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Akan tetapi, peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite membuat pemerintah mengusulkan adanya penambahan kuota tersebut.

Penetapan Pertalite sendiri sebagai BBM Penugasan telah tercantum pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang ditandatangi pada 10 Maret 2022.

Mendapat usulan dengan pertimbangan di atas, Komisi VII DPR RI menyatakan setuju atas usulan yang disampaikan oleh Menteri ESDM.

"Komisi VII DPR RI menyepakati bersama Menteri ESDM untuk penambahan kouta BBM subsidi," kata Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto.