Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mempertanyakan sinyal pemerintah untuk menaikkan harga BBM Pertalite. 

Menurutnya pemerintah akan mendahulukan meringankan beban Pertamina, padahal seharusnya memihak rakyat Indonesia. 

Untuk meringankan beban APBN akibat kenaikkan harga minyak dunia, sesungguhnya masih banyak upaya yang dapat dilakukan tanpa penaikan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tunda Proyek Ibu Kota Negara Demi Jaga Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Tidak Naik

"Satu di antaranya adalah merelokasi dana windfall dari meningkatnya harga batu bara dan dana kenaikan PPN yang diberlakukan pada 1 April 2022," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Jumat (15/4/2022).

Kalau masih kurang, anggaran pembangunan IKN bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat. 

Lebih lanjut, Fahmy memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik sepanjang 2022.

Baca juga: Harga Pertalite dan Listrik Naik, Analis: Inflasi Tembus 5 Persen, Masyarakat Miskin Bakal Melonjak

"Mengingat dampak penaikkan harga BBM, LPG 3 kg, dan tarif listrik menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskisn semakin berat," pungkasnya.