TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bank Sentral Rusia (CBR), Elvira Nabiullina, mengakui bahwa ekonomi negaranya tengah memasuki periode penyesuaian besar untuk mengatasi dampak sanksi yang diberikan AS dan sekutunya ke Moskow.

Hal tersebut diberitakan media Rusia, RT.com.

“Ekonomi kita memasuki masa sulit perubahan struktural terkait dengan sanksi. Seperti yang saya katakan, sanksi terutama mempengaruhi pasar keuangan, tetapi sekarang mereka akan semakin mempengaruhi perekonomian,”kata Nabiullina, berbicara di Duma (Parlemen) negara itu, Senin (18/4).

Baca juga: Rusia Sebut Zelensky Dipermainkan Barat, Akui Krisis Berakhir Jika Perjanjian Minsk Ditaati

Menurut pejabat tersebut, Rusia masih memiliki cadangan untuk mendukung ekonomi, tetapi mereka tidak akan dapat mempertahankannya lebih lama, terutama setelah kira-kira setengahnya dibekukan di luar negeri oleh sanksi yang diterapkan Barat.

“Masa ekonomi bisa hidup dengan cadangan sudah berakhir. Dan (ini) sudah di kuartal kedua--awal kuartal ketiga, kita akan memasuki masa transformasi struktural dan pencarian model bisnis baru,” ujarnya.

Nabiullina mencatat bahwa sementara Rusia masih memiliki kesempatan untuk menggunakan sekitar setengah dari cadangannya (sekitar US$ 300 miliar), cadangan ini sebagian besar terdiri dari emas, yuan, dan hak penarikan IMF, yang tidak membantu dalam mengelola situasi dengan mata uang di pasar domestik.

Baca juga: Pemimpin Separatis Pro-Rusia: Republik Rakyat Donetsk Dukung Zaporizhzhia Pisahkan Diri dari Ukraina

Pejabat itu memuji langkah-langkah yang telah diperkenalkan Rusia untuk mendukung ekonomi di tengah sanksi, termasuk beralih ke sistem komunikasi keuangannya sendiri, SPFS, setelah negara itu terputus dari sistem SWIFT pada Maret lalu.

“Ketika ancaman pemutusan sambungan dari SWIFT pertama kali muncul pada tahun 2014, kami mengembangkan SPFS, yang beroperasi sesuai dengan standard SWIFT. Peserta asing yang tertarik bekerja sama dengan mitra Rusia dapat bergabung dan sudah bergabung. Saat ini sudah ada 52 organisasi asing dari 12 negara yang tergabung dalam SPFS,” ujarnya.

Nabiullina menekankan bahwa sanksi telah memotong sebagian besar ekonomi Rusia dari penyelesaian dalam mata uang cadangan, dolar AS dan euro. Karena itu penting bagi Rusia dan mitra ekonominya untuk mengembangkan pembayaran dalam mata uang nasional negara itu.

“Kita juga tidak memulai dari awal (untuk hal ini). Kita telah meluncurkan dan mengembangkan proyek bilateral semacam itu dengan sejumlah negara. Sekarang kita sedang bernegosiasi dengan mitra di berbagai negara untuk menormalkan situasi dengan pembayaran sesegera mungkin,”kata kepala bank sentral itu menjelaskan.

Baca juga: Indonesia Dorong Langkah Konkret Energi Baru Terbarukan Berkeadilan Lewat G20 

Pernyataan Nabiullina tersebut seolah mengamini pernyataan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, sehari sebelumnya. Saat itu von der Leyen mengatakan, sanksi Barat semakin melemahkan ekonomi Rusia dan default hanya masalah waktu. Hal itu diungkapkannya kepada surat kabar BILD am Sonntag yang dikutip BTA.

“Setiap minggu, sanksi semakin menembus ekonomi Rusia: ekspor barang ke Rusia turun 70 persen,” kata von der Leyen. Dia mengklaim bahwa "ratusan perusahaan besar dan ribuan ahli telah meninggalkan negara itu, dan PDB Rusia diproyeksikan turun 11 persen." Jadi menurutnya, “Kebangkrutan negara Rusia hanya masalah waktu.”

Menurut Kementerian Keuangan Rusia, pada 1 Februari 2022 utang publik luar negeri negara itu berjumlah 59,5 miliar dollar AS, termasuk utang obligasi luar negeri 38,97 miliar dollar AS. Secara total, Federasi Rusia memiliki 15 pinjaman obligasi yang ada dengan jatuh tempo dari 2022 hingga 2047.

Sementara pada 9 Maret, bank sentral Rusia memerintahkan kontrol modal baru, membatasi penarikan dalam mata uang asing. Saat itu Bank Rusia atau Bank Sentral Federasi Rusia, CBR, menyatakan akan membatasi penarikan tunai warga yang memiliki rekening dalam mata uang asing hingga 10 ribu dollar sampai 9 September.

Keputusan itu diambil dengan latar belakang peringatan Fitch Ratings tentang default pemerintah Rusia yang akan segera terjadi pada utang luar negerinya. Pada akhir Februari, bank sentral Rusia telah memperkenalkan beberapa kontrol modal dan menggandakan tingkat kebijakan utamanya menjadi 20 persen per tahun. Langkah itu merupakan upaya untuk mencegah jatuhnya mata uang rubel sejak awal invasi Ukraina pada 24 Februari dan sanksi yang dijatuhkan oleh AS, Uni Eropa, Inggris, dan Jepang.

Sementara itu pada pertengahan Maret lalu, dalam sebuah wawancara dengan Arab News, Robert Person, profesor hubungan internasional di Akademi Militer AS (West Point), menyatakan ekonomi Rusia tengah menatap badai. Sanksi Barat membuat ekonomi Rusia mengalami persoalan besar.

“Ada dua set cadangan utama yang menurut banyak orang akan memungkinkan Rusia mendanai perang dan sanksi cuaca. Yang pertama adalah cadangan devisa yang dipegang oleh CBR senilai sekitar 640 miliar dollar AS. Sanksi terhadap CBR berarti bahwa CBR tidak dapat mengakses cadangan yang disimpan di luar negeri, juga tidak dapat dengan mudah menukar cadangan yang disimpan di dalam negeri di pasar internasional, ”kata Robert Person saat berbicara dalam kapasitas pribadi untuk Arab News.

Situasi ini, menurut Person, pada dasarnya membatasi kemampuan Rusia untuk menopang rubel, menggunakan dananya untuk melunasi sebagian utangnya, atau membayar impor. Banyak yang mengisyaratkan cadangan Rusia yang meningkat dari 2015 dan seterusnya sebagai bukti meningkatnya perang Rusia. Tetapi uang itu hanya baik jika Rusia dapat mengaksesnya dan, saat ini, mereka tidak dapat mengakses sebagian besar dana tersebut, jelas Person.

artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Ekonomi Rusia Memasuki Masa Sulit Setelah Diganjar Sanksi Barat