TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Realisasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada April 2022 sebesar Rp 175,86 triliun atau 15,66 % terhadap APBD.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi ini mengalami penurunan 1,1 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 177,87 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, jika dilihat berdasarkan jenisnya belanja daerah terdiri dari belanja pegawai yang realisasinya Rp 91,10 triliun atau naik 0,8 % dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 90,40 triliun.

“Kenaikan belanja pegawai antara lain dikarenakan sebagian besar daerah telah merealisasikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD),” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Senin (23/5/2022).

Baca juga: Digitalisasi Era Jokowi Berdampak Positif Bagi Daerah

Kemudian, untuk realisasi belanja barang dan jasa mencapai Rp 41,77 triliun atau naik 1,8 % dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 41,02 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan belanja barang dan jasa ini antara lain dikarenakan adanya peningkatan belanja satuan alat berat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis diikuti dengan belanja perjalanan dinas.

Lalu, untuk belanja modal realisasinya mencapai Rp 9,32 triliun atau naik 6,4 % dari belanja tahun lalu di periode yang sama Rp 8,76 triliun.

Selanjutnya untuk belanja lainnya realisasinya sebesar Rp 33,68 triliun atau turun 10,7 % dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 37,69 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan, belanja daerah jika dilihat berdasarkan fungsinya telah digunakan untuk belanja ekonomi Rp 11,15 triliun atau meningkat 2,1 % dari tahun lalu, belanja Kesehatan Rp 25,92 triliun, dan belanja perlindungan sosial Rp 1,72 triliun.

Baca juga: Tingkatkan Layanan, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Ingatkan Jajaran Jaga Akuntabilitas

Realisasi belanja fungsi ekonomi tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan belanja fungsi Kesehatan dan perlinsos tumbuh lebih rendah.

Hal ini sejalan dengan semakin rendahnya kasus Covid-19 (menurunnya realisasi belanja tidak terduga) dan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah. (Siti Masitoh/Noverius Laoli)

Sumber: Kontan