Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mencakup Agenda 2030 membutuhkan investasi keuangan yang sangat besar, tidak terkecuali dalam inovasi serta strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Resident Coordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Valerie Julliand mengatakan bahwa pemanfaatan sumber pembiayaan inovatif adalah kunci mengatasi kesenjangan pembiayaan.

Terutama yang menghambat negara-negara berkembang untuk mencapai SDGs, yang diperkirakan sekitar 3,7 triliun dolar AS per tahun.

Baca juga: Indonesia Hadiri Sidang Governing Body ILO ke-345 di Swiss

"Memanfaatkan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan adalah salah satu jawaban atas tantangan pembiayaan yang besar," ujar Julliand dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).

Julliand menambahkan, keinginan pasar untuk instrumen keuangan berkelanjutan seperti obligasi sudah mapan, dengan pasar obligasi hijau, sosial, dan keberlanjutan melampaui 1 triliun dolar AS pada tahun 2021.

Resident Representative UNDP Indonesia Norimasa Shimomura meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum SDG Bond Indonesia 2021.

“Kisah sukses kita tidak boleh berhenti di sini. UNDP akan melanjutkannya dengan berfokus pada peningkatan dampak dari SDG Bond dan dengan melihat lebih dekat peran instrumental yang dapat dimainkan oleh SDG Bond dalam menarik investasi baru guna mempromosikan agenda keberlanjutan,” kata Shimomura.

Baca juga: Rusia, Ukraina, Turki dan PBB Rundingkan Masalah Pasokan Gandum, Ada 4 Rute Ekspor Gandum

Asisten Menteri bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan Suminto Sastrosuwito menegaskan tidak mungkin apabila negara hanya mengandalkan anggaran pemerintah untuk memperkecil kesenjangan ini.

“Pemerintah menyadari bahwa dana publik tidak dapat menanggung beban sendiri, sehingga diperlukan peran serta swasta. Selama beberapa tahun terakhir, instrumen pembiayaan inovatif telah dikembangkan di pasar dalam rangka percepatan pencapaian SDGs, salah satunya adalah SDG Bond,” ujarnya.

Keberhasilan peluncuran SDG Bond Indonesia di pasar global tahun lalu, dikombinasikan dengan visibilitas global yang Indonesia dapatkan sebagai Presiden G20 tahun 2022, memberikan peluang strategis untuk mendorong negara lain mengembangkan skema pembiayaan inovatif untuk SDGs.

Penerbitan SDG Bonds—dan obligasi sejenis, seperti green bond dan sustainability bond—sangat penting untuk mengikuti perkembangan tren pasar modal terkini. Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mencatat investor semakin tertarik dengan proyek-proyek yang sejalan dengan SDGs.

Baca juga: PBB Gelar Senior Mission Leaders Course di Swedia

“Satu catatan kunci dari investor update meeting yang kami selenggarakan sebelumnya adalah bahwa hampir semua investor memiliki minat dan berencana untuk meningkatkan kepemilikan surat (utang) berkenaan dengan LST,” ujarnya.

Pengukuran yang jelas sangat penting karena investor swasta juga tertarik untuk melacak dampak proyek SDG Bond. “Penerbit harus memastikan obligasi itu bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini tidak akan mudah, tetapi poin utamanya terletak pada transparansi dan pengungkapan informasi,” kata Yoshiyuki Arima, Lead Financial Officer, Capital Markets and Investments-Treasury, World Bank.

Pentingnya keterbukaan dan transparansi kepada publik dan investor menjadi pusat perhatian pada sesi diskusi kedua webinar, Ensuring Sustainable Impacts: Maximizing the Leverage of Thematic Bonds for SDGs & COVID-19.

Belissa Rojas, Impact Measurement and Management Lead di UNDP, mengatakan bahwa transparansi sangat penting untuk meyakinkan investor bahwa investasi mereka ke dalam SDG Bond memberikan dampak yang nyata dan bertentangan dengan sekadar greenwashing.