Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti
TRIBUNNEWS.COM, COLOMBO – Pemerintah Sri Lanka menutup kantor- kantor di sektor publik karena negaranya mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar minyak akibat krisis cadangan devisa.
Kebijakan tersebut rencananya akan mulai berlaku pada Senin (20/6/2022) hingga dua minggu kedepan, dengan diberlakukannya aturan ini nantinya semua kegiatan di kantor pemerintah serta aktivitas pembelajaran sekolah dilakukan secara online.
Upaya ini dilakukan demi menghemat bahan bakar bensin di Sri Lanka, akibat adanya krisis bahan bakar lataran pemerintah kekurangan uang dolar untuk membayar bahan bakar impor.
"Karena transportasi umum yang langka serta ketidakmampuan untuk mengatur kendaraan pribadi, diputuskan untuk secara drastis mengurangi jumlah karyawan yang melapor untuk bekerja," ujar kementerian Sri Lanka.
Untuk menunjang semua aktivitas online di Colombo nantinya pemerintah akan menjamin keberlangsungan pasokan listrik masyarakat.
Dengan mengambil langkah ini pemerintah berharap agar cara tersebut dapat menghentikan laju krisis ekonomi dan pangan yang sedang terjadi di Sri Lanka.
Terlebih saat ini sudah ada lima juta dari 22 juta penduduk negara itu yang telah terkena dampak langsung dari kekurangan pangan.
Baca juga: Ekonomi Sri Lanka Terhenti Setelah Pasokan Bahan Bakar Mengering
Bahkan untuk mencegah bertambahnya kasus gizi buruk di Sri Lanka program Pangan Dunia (WFP) turut terjun dengan membantu membagikan kupon makanan kepada sekitar 2.000 wanita hamil di daerah - daerah yang kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Baca juga: Stok BBM di Sri Lanka Semakin Menipis, Persediaan Hanya Cukup untuk Lima Hari
Dilansir dari Economic Times, WFP kini juga tengah mengumpulkan dana senilai 60 juta dolar AS untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Sri Lanka selama bulan Juni hingga Desember mendatang.