Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah fokus meningkatkan luas wilayah dan pengelolaan kawasan perairan, sehingga target 32,5 juta hektare dapat terpenuhi di tahun 2030.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP, Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, Konservasi di wilayah laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam memulihkan kelautan dan ekosistem perairan.

“Hingga tahun 2021, kawasan konservasi perairan yang ada telah mencapai 28,4 juta hektar atau 8,7 persen dari total luas perairan Indonesia,” ucap Victor dalam keterangannya, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: KKP: Masyarakat Pesisir Harus Diutamakan dalam Pembuatan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah

“Fokus utama kami tidak hanya terletak pada perluasan kawasan tapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaannya,” sambungnya.

Victor juga menyampaikan, untuk mencapai target ini KKP telah melakukan berbagai langkah seperti menyusun dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Serta memberikan penghargaan kepada kawasan yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam dokumen perencanaan wilayahnya.

KKP, lanjut Victor, telah menetapkan strategi untuk meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan dan meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

Strategi pertama adalah berbagi rencana, sebagai upaya untuk memperkuat proses perencanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Baca juga: KKP Kawal Kepentingan Nelayan Indonesia pada Sidang WTO di Swiss

Kedua, berbagi investasi, untuk mengurangi kesenjangan pendanaan dalam pengelolaan.

Ketiga, berbagi tanggung jawab, untuk mengurangi kesenjangan sumber daya manusia dalam implementasi kawasan konservasi perairan.

Selain strategi tersebut KKP juga mendorong penanaman vegetasi pantai dan 1.350 hektar mangrove di 36 kabupaten/kota serta mempersiapkan neraca sumber daya laut (ocean account), termasuk untuk konservasi terumbu karang bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Ini menjadi tugas bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mencapai target kawasan konservasi perairan,” papar Victor.

“Kami berharap, dengan sinergi program dan kegiatan ini, dapat mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru berbasis pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan,” pungkasnya.