TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) membutuhkan dana setidaknya sebesar Rp 3.500 triliun, terutama untuk mencapai target net zero emission (NZE).

Sri Mulyani memaparkan, Indonesia membutuhkan 243 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp 3.500 triliun untuk mencapai target mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di 2030.

Untuk perbandingan, lanjut dia, APBN Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun.

"Itu hanya untuk sektor kelistrikan, Rp 3.500 triliun. APBN kita Rp 3.000 triliun. Sedangkan kebutuhan kita untuk mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen itu Rp 3.500 triliun," ujar Sri Mulyani dalam forum bisnis Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, Rabu, 13 Juli 2022.

Menurut Sri Mulyani, saat ini yang perlu dibicarakan tidak hanya tentang komitmen untuk mereduksi atau mengurangi emisi tapi bagaimana Indonesia bisa mencapai komitmen tersebut.

"Kami butuh uang, teknologi dan prinsip agar sumber ini bisa dimobilisasi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan untuk mencapai target NDC 29 persen, sektor ketenagalistrikan perlu mengurangi emisi karbon hingga 314 juta ton setara karbondioksida.

Sebab, sektor ketenagalistrikan menjadi penyumbang pengurang emisi karbon kedua terbesar setelah sektor kelistrikan.

Baca juga: Task Force Energy, Sustainability & Climate B20 Tegaskan 3 Rekomendasi Dukung Net Zero Emisi Karbon

Secara prinsip, biaya yang dikucurkan untuk mengurangi emisi tidak hanya akan berasal dari dana pemerintah. Memang, pemerintah akan memainkan peran yang penting tapi bukan menjadi satu-satunya sumber untuk menyelesaikan komitmen tersebut.

"Peran swasta sangat penting, peran pendanaan internasional juga sangat penting."

"Makanya untuk kerangka kebijakan yang memperbolehkan menarik pendanaan tidak hanya berasal dari pemerintah agar bisa mendanai pengurangan CO2 di konteks global karbon itu harus dihargai," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: 3 Proyek Strategis PGN Disebut Bakal Tekan 5 Juta Emisi Karbon

Menkeu juga mengatakan peranan penting yang diemban oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi, Pertamina dan PLN dalam mencapai target net zero emission (NZE).

Dia menuturkan, Pertamina dan PLN menjadi pihak-pihak yang bisa menentukan apakah Indonesia dapat mencapai komitmen dalam mencapai NZE.

"Apakah dua institusi ini Pertamina dan PLN akan menjadi Champion pada transformasi energi ini," ujar Sri Mulyani.